Search for Pasal 17 ayat 2

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR PENGADAAN VAKSIN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

    … berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi … Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …

  2. PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM

    … pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan …

  3. BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …

  4. NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PT. TELKOM BERDASARKAN SISTEM POLA BAGI HASIL TAHAP II DAN SELANJUTNYA SERTA PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

    … TAHAP II DAN SELANJUTNYA SERTA PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Keputusan Dirjen Pajak … Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penghasilan bruto yang diterima selama masa … dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 atau ketentuan lain yang berlaku sebagaimana diatur dalam …

  5. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 441/KMK.05/1999 TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

    … kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia … RANGKA IMPOR. Pasal I   … 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 …

  6. TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    … Republik Indonesia Nomor 4189); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran …   Pasal 1   … penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)   …

  7. BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (12) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  8. PENCABUTANPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR34/PMK.04/2020TENTANGPEMBERIANFASILITASKEPABEANANDAN/ATAUCUKAISERTAPERPAJAKANATASIMP.ORBARANGUNTUKKEPERLUANPENANGANANPANDEMICORONAVIRUSDISEASE2019(COVID-19)SEBAGAIMANATELAHBEBERAPAKALIDIUBAHTERAKHIRDENGANPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR164/PMK.04/2022TENTANGPERUBAHANKEEMPATATASPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR34/PMK.04/2020TENTANGPEMBERIANFASILITASKEPABEANANDAN/ATAUCUKAISERTAPERPAJAKANATASIMPORBARANGUNTUKKEPERLUANPENANGANANPANDEMICORONAVIRUSDISEASE2019(COVID-19)

    … berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi … Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …

  9. DJP Kalbar Serahkan Tersangka Pidana Perpajakan ke Kejari Sanggau

    … ke Kejari Sanggau Sanggau, 17 Januari 2023 – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat … telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang …

  10. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR DAN EKSPOR BARANG KIRIMAN

    … Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …