Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

    … dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Pasal 44E ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …

  2. TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

    …   e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak … d, dan huruf e serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27A ayat (3) Unang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan …   4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …

  3. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

    … dengan Surat Paksa; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) … Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan. Angka 17 Pasal 23 Ayat (1) Karena …

  4. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

    … PAJAK Undang-Undang 17 TAHUN 1997 Tanggal Peraturan … : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; …

  5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.04/2018 TENTANG KAWASAN BERIKAT

    … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …

  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

    … Pajak dengan Surat Paksa; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) … Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan. Angka 17 Pasal 23 Ayat (1) Karena penguasaan barang …

  7. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

    … Uang; Mengingat  : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik … membaca atau memahaminya.     17. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang …

  8. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

    … dalam  huruf  a dan untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …

  9. PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, SERTA JASA YANG TERKAIT DENGAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, DAN/ATAU BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, YANG DILAKUKAN OLEH PABRIKAN EMAS PERHIASAN, PEDAGANG EMAS PERHIASAN, DAN/ATAU PENGUSAHA EMAS BATANGAN

    … Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang … a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …

  10. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN MENGENAI PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 … dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c yaitu:   …     Pasal 17     (1) …