Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Korea Utara

    …   Article 17 ARTISTES AND ATHLETES …   Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG … Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara Pihak pada …

  2. IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    … a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … Diundangkan di Jakarta, Pada tanggal 17 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA …

  3. Tarif Efektif Rata-Rata: Penyempurnaan Perhitungan PPH Pasal 21

    … penghitungan pajak penghasilan (PPh) jenis  Pajak PPh Pasal 21. Tata cara skema penghitungan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan Tarif Pasal 17 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang … Tarif Efektif Rata-rata (TER). Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU PPh  adalah cara yang selama ini …

    sikka_954860355 - 02/07/2024 - 16:53

  4. TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI DIVIDEN DAN SISA SURPLUS BANK INDONESIA

    …   3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …       Pasal 1     1. … (2) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Persero, Perum, dan Perseroan Terbatas …

  5. AUDIT CUKAI

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai …   Pasal 17   …

  6. Tunisia

    … that other State.   Article 17 ARTISTES AND ATHLETES   …     Pasal 1 ORANG ATAU BADAN YANG TERCAKUP DALAM … Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada …

  7. 83. Terkait Penetapan Status Suspend, Klarifikasi dan Tindak Lanjut Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak

    … Dasar hukum penetapan Status Suspend diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor … dengan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor … upaya pencabutan Status Suspend -nya.   17.  Bagaimana jika ternyata Wajib Pajak yang di-Suspend …

  8. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

    … Tanggal Peraturan 17-12-2010 … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a butir 2 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 …

  9. PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT. Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No. … sebagai berikut: Ketentuan Pasal 10 ayat (7) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : …

  10. TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENJUALAN DAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI I

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 beserta … bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka … Penjualan atas perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Berau Coal selaku Kontraktor wajib melakukan …