Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER

    … Pertambahan Nilai serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … Menteng;     17. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman Sari; …

  2. PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER

    … Pertambahan Nilai serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … Menteng;     17. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman Sari; …

  3. PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER

    … Pertambahan Nilai serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … Menteng;     17. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman Sari; …

  4. PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER

    … Pertambahan Nilai serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … Menteng;     17. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman Sari; …

  5. PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER

    … Pertambahan Nilai serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … Menteng;     17. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman Sari; …

  6. TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU DALAM HAL PERUBAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR

    … bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  7. Dorong Kepatuhan Pajak, KPP Pratama Poso Suluh Pengusaha Morowali

    … paparan kegiatan ini di antaranya Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 17, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Faktur Pajak, serta …

  8. Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%

    … PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto … 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak …

  9. Penurunan Tarif Pajak UMKM, Antara Keadilan dan Kejujuran Wajib Pajak

    … 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto … untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebuah pilihan yang …

    Anonim (not verified) - 07/12/2018 - 08:39

  10. Waspadai Salah Tarif PPh Biaya Layanan Gedung!

    … yang sebelumnya dikenakan PPh dengan tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh; 3. Lebih detil mengatur terkait pemotong pajak … tarif PPh Final atas pembayaran biaya layanan? Pasal 4 ayat (2) PP 34 Tahun 2017 menjelaskan bahwa biaya layanan …

    Anonim (not verified) - 05/02/2018 - 16:35