Search for Pasal 17 ayat 2

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Dinas LHK Kota Bandung Belajar e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah

    … objek pemotongan atau pemungutan pajak seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh … “Berdasarkan pada ketentuan PER-17/PJ/2021, bukti pemotongan/pemungutan pajak dan SPT Masa …

  2. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN

    … Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  3. KEWAJIBAN PEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN.   Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, … Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SSB yang digunakan untuk pembayaran BPHTB …

  4. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR

    … Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  5. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG

    … Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  6. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

    … Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  7. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI

    … Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  8. DJP Jaksel I Adakan Forum Gakum bersama Kepolisian dan Kejaksaan

    … penahanan di Rutan Polda Metro Jaya, disangkakan dengan Pasal Pasal 39A huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 ayat (1) UU KUP Jo … lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 17 November 2021.         …

  9. Sambangi DPRD, Pajak Bintuhan Sosialisasikan TER PPh 21

    … penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) … tersebut akan dihitung kembali menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh dikurangi kredit pajak PPh Pasal 21 yang …

  10. Bendaharawan Satker se-Bolmut Ikuti Sosialisasi Pengisian e-Bupot

    … secara luring ini diselenggarakan selama 2 hari hingga 17 November 2021 sebagai upaya dalam penerapan protokol … beberapa jenis pajak, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh …