Search for Pasal 17 ayat 2

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 160/PJ/2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN

    … Tanggal Peraturan 17-04-2006 … Pajak Nomor 160/PJ/2005 tanggal 9 November 2005 pada Pasal 7 ayat (3), Lampiran I angka 5, Lampiran III ke-2, dan lembar …

  2. PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN DAN INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    … bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 …   17) Kantor Wilayah …

  3. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU

    … 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …   Pasal 1   … Cukai setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya membubuhkan cap "PPN DITANGGUNG …

  4. PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MENDAPAT PERLAKUAN KHUSUS DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN

    … Keputusan Menteri Keuangan 17/KMK.010/2021 Tanggal Peraturan … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2017 …

  5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.07/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

    … tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;   …   Pasal I   … Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat …

  6. Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi

    … Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana … dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan memberikan pendapat atau …

  7. JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

    … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …   3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …

  8. 50 Bendahara Bina Marga se-Sulteng Ikuti Edukasi e-SPT

    … Aplikasi e-SPT Masa PPH 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 ayat 2 dan PPN 1107 PUT" di ruang rapat Hotel Santika Palu … dan batas pelaporan SPT Masa. Untuk SPT Masa 21,23 dan Pasal 4 ayat 2 batas bayar tanggal 10 bulan berikutnya, SPT …

    sikka_810203110 - 01/11/2023 - 02:39

  9. BATASAN DAN UKURAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    … PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 17 OKTOBER 1999 BESARNYA STANDAR BIAYA …

  10. Aspek Perpajakan atas Jasa Penyiaran

    … Penyiaran Publik. Dalam pasal 4A UU PPN, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan … Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 155/PMK.03/2012 tanggal 17 Oktober 2012. Apabila disarikan, maka secara … pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif …

    sikka_060078808 - 01/11/2023 - 02:54