Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. DJP Jatim III Sita Aset Tersangka Pelaku Pidana Perpajakan

    … Atas perbuatan tersebut, Tersangka dikenakan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i … Sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e, sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) huruf j …

  2. Blokir, Blokir, Blokir demi Negara

    … self assessment . Hal ini dipertegas dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang … maupun manual. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang …

    sikka_060098971 - 01/11/2023 - 02:51

  3. BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …

  4. PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal I   Ketentuan Pasal 4 … Nomor KEP-215/PJ/2003 diubah yaitu dengan menambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga dengan …

  5. TATA CARA PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

    …   Pasal 1   …   (17) Data Wajib Pajak adalah … memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN jo Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor …

  6. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN SURAT KABAR DAN MAJALAH, DAN ATAS PENYERAHAN SURAT KABAR SERTA MAJALAH

    … 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; … dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk jangka waktu tanggal 17 Oktober 1989 sampai dengan 31 Maret 1990. …

  7. PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN

    … diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik …   Pasal 1   … Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dikenakan sanksi administrasi …

  8. Peran Pajak Dukung Usaha Budidaya Udang Vaname

    … (PP 23/2018), dengan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Final sebesar 0.5% dari omzet. Apabila omzet masih … lebih dari Rp4,8 miliar dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …

    sikka_830351255 - 04/19/2024 - 10:53

  9. STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor … pajak dalam suatu Tim Pemeriksa Pajak. 17. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya … (2) Standar Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:   a. …

  10. Suket PP 23, Jurus Jitu UMKM Peroleh Diskon Pajak

    … pajak yang dikecualikan. Jika dalam tarif normal menurut Pasal 17 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) UMKM …

    sikka_817931143 - 01/11/2023 - 02:45