Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. JABATAN NOTARIS

    … tentang Jabatan Notaris; Mengingat:    Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … Bagian Ketiga Larangan Pasal 17 Notaris dilarang: a. menjalankan …

  2. TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (5), Pasal 62 ayat (4), dan Pasal 63 ayat (3) Peraturan … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …

  3. TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    … Tanggal Peraturan 17-05-2021 … a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak …

  4. TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

    … dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …

  5. PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor … Lain.     17. Rekening Keuangan Baru adalah … Akses informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:     …

  6. PENGADILAN PAJAK

    … Pengadilan Pajak; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan Pasal 25 … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, …

  7. PERBENDAHARAAN NEGARA

    … Negara; Mengingat  : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang …     2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …

  8. KAWASAN BERIKAT

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 …

  9. PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN

    … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 … : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …

  10. PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PEMUSATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak …     17. Kantor Pelayanan Pajak Tempat Pemusatan …