Search for 6 Tahun 1983

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Kanwil DJP Kalselteng Serahkan Tersangka Pidana Perpajakan ke Kejari Palangkaraya

    … Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan …

  2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.010/2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

    … barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian daftar barang yang … 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik … Nomor 1234);      6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor …

  3. Tidak Menyetorkan Hasil Pemungutan Pajak, Dua Wajib Pajak Dipidanakan

    … pengangkutan (transportasi) dan persewaan alat berat. Dalam tahun pajak 2008 s.d 2009, tersangka SA sengaja: … Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Akibat …

  4. Rugikan Negara Rp525 Juta, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung Serahkan Tersangka Tindak Pidana Perpajakan ke Kejaksaan Negeri Palembang

    … Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa/Tahun Pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2020 … 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan …

  5. Pajak Suluttenggomalut Serahkan Tersangka RRW dan Barang Bukti Tindak Pidana Perpajakan kepada Kejati Gorontalo

    … sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan …

  6. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA.

    … : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan …

  7. TATA CARA PELAKSANAAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN DI LUAR WILAYAH KERJA PEJABAT YANG MENERBITKAN SURAT PAKSA

    … 10 ayat (9) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa … : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan …

  8. Buron 4 Tahun, Tersangka Pengemplang Pajak Dibekuk di Apartemen

    Buron 4 Tahun, Tersangka Pengemplang Pajak Dibekuk di Apartemen … berlokasi di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Senin, 6/3). Tersangka IH telah menjadi buron … d dan/atau Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan …

  9. DJP Jateng I Rilis Vonis Tersangka Pengemplang Pajak

    … Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan vonis penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp 677.445.936,- kepada … tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa yakni 2 tahun 6 bulan. Modus operandi yang digunakan … d atau Pasal 39 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan …

  10. Kerugian Negara Rp20,4 Miliar, DJP Kalselteng Seret 2 Tersangka ke Pengadilan

    … yang telah dipungut yang dilakukan dalam kurun waktu masa/tahun pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2020. … 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan …