Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Pemerintah Tambah Sektor Usaha Penerima Fasilitas Pajak Hadapi Dampak Ekonomi COVID-19

    Pemerintah Tambah Sektor Usaha Penerima Fasilitas Pajak Hadapi Dampak Ekonomi COVID-19 Jakarta, 30 April 2020 – Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menambah jumlah sektor usaha yang dapat menerima fasilitas pajak dalam…

  2. Pajak di Antara Musisi dan Pelanggan Spotify

    Monday, September 26, 2022 - 17:11 Oleh:  Siti Rosida , Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Digitalisasi…

    sikka_060091043 - 09/26/2022 - 17:11

  3. PPnBM Mobil 0 Rupiah Jaga Keberlangsungan Penerimaan Pajak

    Wednesday, January 11, 2023 - 02:53 Oleh: Putu Dian Pusparini , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pajak atas jual…

    sikka_958633762 - 01/11/2023 - 02:53

  4. Pemungutan Pajak Penghasilan - Pasal 22 Instansi Pemerintah

    Pemungutan Pajak Penghasilan - Pasal 22 Instansi Pemerintah Body Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Instansi Pemerintah dilakukan atas: Belanja APBN/APBD yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, maupun Kuasa Pengguna …

  5. Bersatu Pulihkan Negeri

    Wednesday, January 11, 2023 - 02:45 Oleh: Anditya Dana Iswara , pegawai Direktorat Jenderal Pajak …

    sikka_958631337 - 01/11/2023 - 02:45

  6. Mengintip Insentif Pajak Bantu Masyarakat

    … akhir Maret 2020 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib …

    sikka_060103226 - 01/11/2023 - 03:08

  7. Dampak Corona, Layanan Tatap Muka Berhenti, Insentif Pajak Diberi

    … pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak …

    sikka_060089098 - 01/11/2023 - 02:43

  8. PERLAKUAN ATAS BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB, SERTA HARTA HIBAHAN DALAM PAJAK PENGHASILAN

    PERLAKUAN ATAS BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB, SERTA HARTA HIBAHAN DALAM PAJAK PENGHASILAN Peraturan Menteri Keuangan 114 TAHUN 2025 …