Forecasting Outlook APBN 2023, Sinergi KPPN dan KP2KP Sinjai

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sinjai mewujudkan Kemenkeu Satu melalui kegiatan diskusi potensi penerimaan pajak dari belanja negara tahun 2023 yang diadakan di Ruangan Kepala KPPN Sinjai (Kamis, 26/1).

Kegiatan ini merupakan wujud kontinuitas dari Kemenkeu Satu di Kabupaten Sinjai. Dalam diskusi yang berlangsung, Hendrawan selaku Kepala KP2KP Sinjai menjelaskan bahwa dominasi penerimaan pajak dalam struktur penerimaan negara pada tahun 2022 mencapai lebih dari 80%.

“Pada tahun 2022, berdasar insight yang diterima, Sinjai berhasil merealisasikan 98,58% dari alokasi belanja dengan penerimaan pajak kurang lebih sebesar 7,05% dari realisasi belanja Kementerian/Lembaga/Institusi lainnya (K/L/I) se Kabupaten Sinjai,” tutur Hendrawan. Karena pentingnya alokasi belanja K/L/I dalam mendapatkan potensi perpajakan, maka Hendrawan mengharapkan sinergi yang sangat kuat antara KP2KP Sinjai dan KPPN Sinjai yang memiliki fungsi sebagai penyalur pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bak gayung bersambut, Kepala KPPN Sinjai Arif Kurniadi turut menjelaskan pentingnya sinergi dalam Kemenkeu Satu. Arif Kurniadi menegaskan bahwa peningkatan alokasi belanja pada kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus sumber potensi penerimaan perpajakan pada tahun ini.

“Pada tahun 2023 ini, alokasi belanja Trasfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Sinjai mencapai Rp 945 miliar dengan komposisi alokasi TKD didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) 62% yang digunakan untuk horizontal mismatch (pemerataan wilayah) disusul oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik. Besarnya alokasi TKD merupakan potensi penerimaan pajak yang cukup menjanjikan pada tahun 2023,” jelas Arif Kurniadi.

Dari diskusi yang dilaksanakan, baik KP2KP Sinjai dan KPPN Sinjai menyadari bahwa sinergi antara kantor pajak dan KPPN sangat dibutuhkan karena target penerimaan negara tidak akan terwujud tanpa kerja sama seluruh elemen di Kementerian Keuangan dan kedua pihak sepakat untuk terus memupuk komitmen Kemenkeu Satu dalam mewujudkan Indonesia maju.