Semarang, 17 November 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp32,02 triliun hingga 31 Oktober 2026. Capaian tersebut tumbuh 24,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan setara dengan 77,04% dari target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp41,56 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Arif Yanuar, Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, dalam kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11).

“Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2026 mencapai Rp32,02 triliun. Capaian ini tumbuh 24,23% secara tahunan dan telah mencapai 77,04% dari target penerimaan tahun ini,” ujar Arif.

Realisasi Januari hingga Oktober 2026 tersebut juga lebih tinggi Rp986,34 miliar atau 3,18% dibandingkan proyeksi sebesar Rp31,03 triliun. Khusus pada Oktober 2026, realisasi penerimaan mencapai Rp2,77 triliun, lebih tinggi Rp75,99 miliar dari proyeksi bulan tersebut.

Berdasarkan jenis pajak, PPN dan PPnBM mencatat realisasi terbesar, yakni Rp19,45 triliun, dengan pertumbuhan 36,27%. Penerimaan PPh Nonmigas mencapai Rp13,09 triliun atau tumbuh 30,00%, sedangkan PBB dan BPHTB terealisasi Rp37,90 miliar dengan pertumbuhan 23,16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pos Pajak Lainnya tercatat minus Rp557,50 miliar dengan pertumbuhan negatif 139,79%.

Dari sisi sektoral, lima sektor dengan kontribusi terbesar menyumbang 88,21% dari total penerimaan hingga Oktober 2026. Berdasarkan data ALCO Regional Kanwil DJP Jawa Tengah I periode Januari–Oktober 2026, sektor Industri mendominasi dengan kontribusi 53,19% atau Rp17,03 triliun, tumbuh 33,3%. Selanjutnya, sektor Perdagangan Besar dan Eceran berkontribusi 20,07% atau Rp6,43 triliun, tumbuh 20,4%.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang 9,15% atau Rp2,93 triliun dengan pertumbuhan 16,7%. Adapun sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi berkontribusi 3,34% atau Rp1,07 triliun, terkontraksi 6,7%, sementara sektor Konstruksi berkontribusi 2,46% atau Rp788,77 miliar dengan kontraksi 16,7%.

Mengakhiri pemaparannya, Arif Yanuar mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif sesuai PMK-71 Tahun 2026 agar dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan lebih baik, memperoleh keringanan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat atau wajib pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perpajakan, program, dan layanan Direktorat Jenderal Pajak, informasi dapat diakses melalui laman www.pajak.go.id atau Kring Pajak 1500 200.

Dokumentasi