Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan Dialog Penerapan Pajak Minimum Global bertema “Pajak Minimum Global: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan Kedaulatan Ekonomi” di Aula Chakti Buddhi Bhakti, Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta (Selasa, 10/11/2026).

Kegiatan ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman mengenai ketentuan dan mekanisme Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT), sekaligus meningkatkan kesiapan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dialog ini dilatarbelakangi oleh berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 sebagai aturan pelaksanaannya.

Sebanyak 78 Wajib Pajak Badan yang memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak Pajak Minimum Global hadir dalam forum ini. Mereka terdaftar di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Kanwil DJP Jakarta Pusat, dan Kanwil DJP Jakarta Barat.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengaitkan dialog ini dengan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada hari yang sama. Menurutnya, perjuangan menjaga kedaulatan kini hadir dalam bentuk yang berbeda. “Kemerdekaan bukan hanya warisan masa lalu, melainkan amanat yang perjuangannya harus terus kita lanjutkan. Di era modern ini, kita berjuang untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan kemandirian fiskal Indonesia,” ujar Bimo.

Salah satu instrumen terpenting dalam perjuangan tersebut, lanjut Bimo, adalah pajak. Pada 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun yang dihimpun secara gotong royong oleh jutaan pekerja dan pelaku usaha, termasuk kontribusi besar grup perusahaan multinasional yang hadir dalam forum tersebut. “Pajak bukan sekadar uang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Pajak adalah wujud gotong royong kita,” tegasnya. Melalui APBN, penerimaan itu digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Dalam semangat menjaga keadilan fiskal itulah, Bimo menjelaskan alasan Indonesia bersama lebih dari 140 yurisdiksi menerapkan Pajak Minimum Global. Kebijakan ini menetapkan tarif pajak efektif minimum 15 persen bagi grup perusahaan multinasional dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit 750 juta euro. Aturan ini dirancang untuk menghentikan perlombaan antarnegara menurunkan tarif pajak secara ekstrem (race to the bottom). “Pajak Minimum Global hadir membawa semangat pembaruan, yaitu kesepakatan kolektif global untuk mengakhiri kompetisi tidak sehat tersebut dan membangun tata kelola perpajakan yang berkeadilan,” jelasnya.

Di sisi lain, Bimo mengakui bahwa penerapan Pajak Minimum Global menuntut kesiapan teknis dan administrasi yang matang. Karena itu, dialog menjadi ruang untuk menghimpun masukan dan kendala dari Wajib Pajak. “Kami menyadari sepenuhnya bahwa implementasi Pajak Minimum Global bukanlah hal yang sederhana. Itulah mengapa kami mengundang Bapak dan Ibu untuk berdialog,” kata Bimo.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan overview implementasi dan diskusi panel yang dimoderatori Kepala Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional, Ahmad Sadiq Urwah. Tiga narasumber hadir, yaitu Direktur Perpajakan Internasional Dwi Astuti, Kasubdit Strategi Kepatuhan Pajak Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Budi Susanto, serta Kasubdit Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan Direktorat TIK I Made Sugiada. Pembahasan mencakup tahapan registrasi, gambaran perhitungan, interaksi dengan fasilitas perpajakan domestik, hingga kesiapan sistem administrasi.

Di akhir sambutannya, Bimo mengajak para pimpinan perusahaan memandang kepatuhan lebih dari sekadar kewajiban. “Kepatuhan Bapak dan Ibu merupakan wujud nyata dari corporate citizenship dan nasionalisme,” ujarnya. Ia berharap kepatuhan yang transparan dan berintegritas memastikan sumber daya finansial yang lahir dari tanah air tetap berada di Indonesia.

Melalui dialog ini, DJP berharap komunikasi dengan Wajib Pajak semakin jelas sehingga implementasi Pajak Minimum Global berjalan efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

 

Pewarta: Samuel Rendy Hernawan
Kontributor Foto: Tim Dokumentasi Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Editor: Yacob Yahya

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.