Bandung, 19 Oktober 2026 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Barat hingga 30 September 2026 kembali mencatatkan surplus regional sebesar Rp18,12 triliun di tengah kondisi ekonomi dan geopolitik global yang masih belum stabil. Surplus APBN Jawa Barat tersebut terdiri atas total Pendapatan Negarasebesar Rp105,21 triliun (65,58% dari target), sementara total Belanja Negara sebesar Rp87,09 triliun (76,98% dari pagu).
1. APBN Jawa Barat mencatatkan surplus regional sebesar Rp18,12 triliun. Total Pendapatan Negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp105,21 triliun (65,58% dari target), sementara Belanja Negara terealisasi sebesar Rp87,09 triliun (76,98% dari pagu).
2. Pendapatan Negara s.d. 30 September 2026 kembali tumbuh, pada akhir September 2026 tercatat tumbuh sebesar 2,53% (yoy). Tumbuhnya penerimaan negara ini didorong oleh Realisasi Penerimaan Perpajakansebesar Rp99,26 triliun yang tumbuh sebesar 2,78% (yoy), terdiri atas Penerimaan Sektor Pajak sebesar Rp77,24 triliun (tumbuh 3,65%) dan Sektor Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp22,00 triliun (terkontraksi 0,16% yoy). Hampir seluruh jenis penerimaan dari sektor pajak mencatatkan pertumbuhan, kecuali penerimaan pajak lainnya. Sektor lapangan usaha yang menyumbang pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi per 30 September 2026 secara neto adalah sektor Transportasi dan Penyimpanan yang tumbuh 21,40% (neto), sektor Aktivitas Profesional (20,50%), sektor Perdagangan (17,40%), sektor Real Estate (16,40%), serta Sektor Karyawan dan Pensiunan (14,66%). Kontributor terbesar penerimaan pajak tetap disumbang dari sektor Industri Pengolahan sebesar Rp35,79 triliun atau berkontribusi sebesar 46,32% dari total penerimaan pajak di Jawa Barat.
Sejalan dengan kondisi regional, Kinerja Penerimaan Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat IIImencatatkan realisasi neto sebesar Rp22,11 triliun (68,0% dari target APBN). Pertumbuhan jenis pajak utama di Kanwil DJP Jawa Barat III ditopang oleh PPh Pasal 21 yang tumbuh 30,4% (yoy) dengan realisasi Rp2,74 triliun, PPh Pasal 25/29 Badan yang tumbuh 29,4% (yoy) mencapai Rp3,84 triliun, serta PPN Dalam Negeri yang tumbuh 19,2% (yoy) dengan realisasi neto sebesar Rp8,56 triliun. Dari sisi sektoral, pertumbuhan penerimaan di Kanwil DJP Jawa Barat III didukung oleh Sektor Transportasi & Penyimpanan yang tumbuh 32,9% (yoy), Sektor Aktivitas Profesional sebesar 25,8% (yoy), Sektor Perdagangan yang tumbuh 21,8% (yoy) dengan kontribusi 26,4%, serta Sektor Industri yang tumbuh 14,1% (yoy) dengan kontribusi terbesar yaitu 36,6% (Rp8,09 triliun).
3. Realisasi PNBP sampai dengan September 2026 mencapai sebesar Rp5,95 triliun atau 86,67% dari target tahun 2026, mengalami kontraksi sebesar 1,45% (yoy). Kontraksi pada PNBP ini didorong oleh penurunan penerimaan PNBP Lainnya yang terkontraksi 12,33% (yoy). Kontraksi terbesar terjadi pada penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu serta pendapatan jasa layanan pendidikan pada satuan kerja Non-BLU.
4. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp87,09 triliun atau 76,98% dari pagu tahun 2026 sebesar Rp113,13 triliun, secara yoy tumbuh tipis sebesar 0,06%. Pertumbuhan Belanja Negara tersebut didorong oleh pertumbuhan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 28,32% dengan realisasi sebesar Rp34,83 triliun atau 67,89% dari pagu. Pertumbuhan Belanja K/L terdapat pada seluruh jenis belanja dengan pertumbuhan tertinggi pada Belanja Modal yang mencatatkan realisasi Rp4,07 triliun, tumbuh 82,52% (yoy) dibanding September 2025.
5. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami kontraksi sebesar 12,75% (yoy). Kontraksi pada Belanja TKDD tercatat pada hampir seluruh jenis TKD dan Dana Desa kecuali Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 17,37%. Realisasi Dana Desa mencapai Rp1,85 triliun (96,91%), terkontraksi 68,24% (yoy). Perlambatan TKDD tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan pagu TKDD pada tahun 2026, terlambatnya aturan terkait penyaluran Dana Desa, serta belum adanya pagu dan realisasi Dana Insentif Fiskal hingga akhir September 2026.
6. Program prioritas nasional dan pemberdayaan ekonomi terus berjalan efektif di Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 14,68 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota melalui 6.794 SPPG dengan realisasi anggaran sebesar Rp36,75 triliun. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan Rp4,85 triliun untuk 38.508 unit rumah dengan melibatkan 1.263 pengembang. Selain itu, program KDKMP mencatatkan 1,87 juta transaksi senilai Rp15,94 miliar di 5.957 desa/kelurahan, Program Sekolah Rakyat beroperasi di 22 lokasi (102 rombel) untuk 2.520 siswa, Penyaluran Bansos (BPNT, PKH, POS_BST) terealisasi Rp8,34 triliun untuk 13,07 juta penerima, Program Ketahanan Pangan terealisasi Rp3,78 triliun (58,56%) mendukung produksi beras 3,94 juta ton, serta Subsidi Listrik terealisasi Rp10,24 triliun bagi 52,01 juta penerima manfaat.
7. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga September 2026 mencapai Rp30,26 triliun kepada 468,74 ribu debitur, berkontribusi sebesar 11,29% terhadap penyaluran KUR secara nasional dengan penyaluran terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Rp10,31 triliun). Sementara itu, Kredit Ultra Mikro (UMi) tersalurkan sebesar Rp1,78 triliun untuk 307,1 ribu debitur.
Dari sisi kondisi makroekonomi regional, perekonomian Jawa Barat triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,73% (yoy) dan 2,25% (q-to-q) dengan PDRB ADHK tercatat Rp486,11 triliun dan ADHB sebesar Rp833,95 triliun. Tingkat inflasi September 2026 terkendali sebesar 3,16% (yoy) dengan IHK 112,46 (tertinggi di Kota Bandung 3,35% yoy dan terendah di Kota Sukabumi 2,75% yoy), dengan komoditas emas perhiasan, bensin, dan beras sebagai penyumbang utama inflasi. Neraca perdagangan Jawa Barat bulan Agustus 2026 mencatatkan surplus USD 2,75 miliar, dengan akumulasi surplus Januari–Agustus 2026 mencapai USD 19,38 miliar. Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) September 2026 naik 0,99% menjadi 120,54.
Pemerintah akan terus menjaga APBN sebagai instrumen yang menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan tetap kredibel, sehingga pertumbuhan dapat terus terjaga, kesejahteraan meningkat, dan stabilitas ekonomi tetap kuat.
- 4 views