Banjarmasin, 25 September 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyampaikan perkembangan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional melalui kegiatan Assets and Liabilities Committee (ALCo). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan D. I. Panjaitan Nomor 24, Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Jumat (25/9).
Dalam kegiatan tersebut, salah satu perkembangan yang disampaikan adalah kinerja penerimaan pajak di Provinsi Kalimantan Selatan yang tetap tumbuh positif hingga akhir Agustus 2026. Sampai dengan 31 Agustus 2026, realisasi penerimaan pajak Kalimantan Selatan mencapai Rp8,57 triliun, atau 56,50 persen dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp15,16 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, penerimaan pajak tumbuh 29,72 persen.
Realisasi penerimaan tersebut juga berada di atas proyeksi penerimaan sampai dengan Agustus 2026 yang sebesar sekitar Rp7,76 triliun. Kondisi ini menunjukkan perkembangan positif kinerja penerimaan pajak di Kalimantan Selatan selama delapan bulan pertama tahun 2026.
Dari sisi jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi sekitar Rp3,02 triliun, atau 35,21 persen dari total penerimaan pajak Kalimantan Selatan. PPN Dalam Negeri juga mencatat pertumbuhan sebesar 246,41 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain itu, penerimaan PPh Pasal 21 mencapai sekitar Rp1,12 triliun dengan pertumbuhan 43,64 persen. Sementara itu, PPh Pasal 25/29 Badan mencatat penerimaan sekitar Rp1,90 triliun, meskipun masih mengalami kontraksi sebesar 10,45 persen. Secara umum, mayoritas jenis pajak dominan menunjukkan pertumbuhan positif hingga Agustus 2026.
Dari sisi sektor usaha, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi penopang terbesar penerimaan pajak di Kalimantan Selatan dengan kontribusi sekitar 23,91 persen dari total penerimaan. Sektor tersebut mencatat pertumbuhan sebesar 146,60 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain pertambangan dan penggalian, kontribusi penerimaan juga berasal dari sektor transportasi dan penyimpanan, perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, serta sejumlah sektor utama lainnya. Sektor industri mencatat pertumbuhan tertinggi di antara sektor utama, sementara sektor perdagangan besar dan eceran masih mengalami kontraksi sebesar 13,90 persen.
Secara kewilayahan, KPP Madya Banjarmasin mencatat penerimaan terbesar hingga Agustus 2026 dengan realisasi sekitar Rp5,93 triliun dan pertumbuhan 43,53 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari enam KPP yang membukukan penerimaan di Provinsi Kalimantan Selatan, lima KPP mencatatkan pertumbuhan positif, sementara KPP Pratama Banjarbaru masih mengalami kontraksi. Secara keseluruhan, penerimaan pajak Kalimantan Selatan tetap tumbuh sebesar 29,72 persen.
Perkembangan penerimaan pajak tersebut berlangsung sejalan dengan kondisi perekonomian Kalimantan Selatan yang tetap tumbuh positif. Pada triwulan II 2026, perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh 5,28 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Hingga akhir Agustus 2026, pendapatan negara di Kalimantan Selatan juga tercatat sebesar Rp11,07 triliun dengan pertumbuhan 28,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan menjadi salah satu komponen utama. Dalam publikasi kinerja fiskal regional, penerimaan perpajakan di Kalimantan Selatan tercatat tumbuh positif, sejalan dengan peningkatan sejumlah komponen penerimaan seperti PPN dan PPnBM serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Mewakili Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, Pratikno, menyampaikan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak hingga Agustus 2026 menjadi capaian positif yang perlu terus dijaga hingga akhir tahun.
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah terus mendorong kepatuhan Wajib Pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan, penyuluhan, pengawasan, serta pelaksanaan tugas perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi bagian penting dalam menjaga penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Melalui forum ALCo, perkembangan pelaksanaan APBN di Kalimantan Selatan diharapkan dapat tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sinergi antarunit Kementerian Keuangan serta dukungan para pemangku kepentingan, termasuk media, juga diharapkan dapat memperluas penyampaian informasi mengenai perkembangan fiskal dan pengelolaan keuangan negara di Kalimantan Selatan, guna mendukung pengelolaan fiskal yang semakin efektif serta mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- 3 views