Sebagai upaya penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya, Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak secara intensif melakukan pencegahan terhadap Penanggung Pajak. Pencegahan merupakan larangan yang bersifat sementara kepada Penanggung Pajak untuk keluar dari wilayah Indonesia.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang PPSP), pencegahan tersebut dilakukan secara selektif kepada Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

Sampai 16 Desember 2014, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah memproses 487 usulan pencegahan dari 402 Wajib Pajak Badan dan 85 Wajib Pajak Orang Pribadi dengan total nilai tagihan pajak sebesar Rp3,32 triliun. Pencegahan dilakukan terhadap Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang terdiri dari 65 Warga Negara Asing (WNA) dan 422 Warga Negara Indonesia (WNI).

Berdasarkan usulan pencegahan tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pencegahan yang terdiri dari Wajib Pajak Badan sebanyak 147 Wajib Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 21 Wajib Pajak. Penanggung Pajak WNA yang diajukan pencegahan terdiri dari WNA yang berasal dari Asia, Amerika, Australia dan Eropa sebanyak 40 Penanggung Pajak dengan nilai tagihan pajak sebesar Rp57,2 miliar, selebihnya adalah WNI sebanyak 128 Penanggung Pajak dengan nilai tagihan pajak sebesar Rp541,6 miliar.

Pencegahan dilakukan kepada Penanggung Pajak yang mencakup orang pribadi atau badan. Untuk badan dikenakan atas mereka yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Termasuk dalam pengertian wakil bagi Wajib Pajak Badan adalah Pengurus, Komisaris dan Pemegang Saham sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebelum jatuh tempo penagihan, Wajib Pajak mempunyai kesempatan untuk mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak. Jika Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah surat teguran disampaikan oleh Ditjen Pajak, atau Wajib Pajak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan angsuran atau penundaan, maka Ditjen Pajak akan melakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai Undang-Undang PPSP.

Selain melakukan pencegahan, upaya paksa dapat dilakukan dengan penyanderaan (gijzeling) yang merupakan upaya terakhir terhadap Penanggung Pajak. Sampai 16 Desember 2014, Ditjen Pajak sedang melakukan penelitian terhadap 31 Penanggung Pajak untuk dilakukan penyanderaan.

Dalam rangka penyanderaan tersebut, Ditjen Pajak bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tersebut berjalan dengan efektif.

Secara prinsip, Ditjen Pajak menerapkan penagihan pajak dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak.

Pesan yang harus dipahami bagi Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dan bagi Penanggung Pajak adalah segera melakukan komunikasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam rangka menyelesaikan utang pajaknya dan kooperatif dalam proses penagihan pajak.