Katrol Kepatuhan Pajak Sektor Administrasi Pemerintah, KPP Pratama Sorong Gandeng BPKP Papua Barat Daya

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Povinsi Papua Barat Daya (Selasa, 12/5/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat kolaborasi untuk pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah di wilayah Papua Barat Daya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya, Edi Sunardi, mengapresiasi upaya kolaborasi yang telah diinisiasi oleh KPP Pratama Sorong. Sebagai lembaga pemerintah yang mempunya fungsi asistensi dan evaluasi pada tata kelola keuangan dan pembangunan, BPKP memiliki komitmen kuat untuk melakukan tindakan preventif melalui pembinaan dan pengawasan.

"Tidak dipungkiri bahwa salah satu hal yang sering ditemukan saat pembinaan tata kelola keuangan adalah timbulnya selisih pada aspek pajak satuan kerja di instansi pemerintah. Kami sangat mendukung upaya kolaborasi untuk memperkuat pengawasan belanja daerah di Papua Barat Daya," ungkap Edi.

Tidak hanya itu, ia menambahkan bahwa luasnya wilayah administratif di Papua Barat Daya membutuhkan komunikasi lintas sektor yang intensif agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien.

Menanggapi hal itu, Kepala KPP Pratama Sorong, Teddy Ferdian, mengapresiasi komitmen BPKP yang dinilai sejalan dengan upaya peningkatan edukasi perpajakan bagi instansi pemerintah.

"Salah satu konsentrasi utama kami adalah edukasi yang inklusif bagi instansi pemerintah, terutama pemerintah desa. Kami ingin seluruh pajak atas belanja pemerintah dapat terserap dengan baik sehingga penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintah pun lebih optimal," ujar Teddy.

Ia menegaskan bahwa KPP Pratama Sorong akan terus menggandeng BPKP dalam melakukan evaluasi dan pembinaan tata kelola keuangan yang akuntabel bagi instansi pemerintah di Papua Barat Daya.

Pertemuan ini mampu memperluas kolaborasi lembaga pemerintah dalam mengamankan penerimaan pajak sebagai sektor utama pendapatan negara. Kolaborasi yang semakin solid akan mampu mewujudkan rumusan yang lebih presisi demi pembangunan Papua Barat Daya yang berkelanjutan di masa mendatang.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.