"Kita akan diskusikan dan rumuskan bersama konsep pengawasan bersama, salah satunya adalah membentuk Tim atau Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Bersama untuk optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah,” ujar Darmawan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali saat menerima audiensi Bupati, Wakil Bupati Klungkung, dan jajarannya di Ruang Rapat Janger Kanwil DJP Bali, Kota Denpasar (Senin, 9/2).

Dalam kunjungannya, Bupati Klungkung, I Made Satria, menyampaikan bahwa penerimaan daerah di Kabupaten Klungkung sampai saat ini belum optimal. Oleh karenanya, itu membutuhkan dukungan dan data-data dari Kanwil DJP Bali melalui KPP Pratama Gianyar yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. "Terima kasih atas sinergi dari Kanwil DJP Bali, khususnya melalui KPP Pratama Gianyar. Kami berharap kerja sama yang sudah berjalan baik dapat lebih meningkat ke depannya,” ujar Made Satria.

Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gede Surya Putra, menambahkan bahwa saat Kabupaten Klungkung mempunyai ruang fiskal yang terbatas, antara lain dipengaruhi karena adanya pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD), dan belum optimalnya penggalian potensi sumber-sumber penerimaan di daerah.  Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah lompatan atau inovasi untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, salah satunya adalah optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah. 

"Kami berharap sinergi dengan DJP dapat segera direalisasikan, salah satunya melaksanakan pemetaan bersama dengan KPP Pratama Gianyar untuk melihat lebih dekat sumber-sumber penerimaan di kabupaten Klungkung. Pemetaan merupakan langkah awal, harapannya sinergi Pemda Klungkung dan DJP dapat meluas pada kegiatan lainnya", ungkap Tjokorda Gede Surya. 

Lebih lanjut, Sekretaris Kota (Sekda) Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana, yang turut mendampingi menambahkan bahwa mendapat tambahan insight dan pengetahuan tentang optimalisasi penerimaan pajak, dan pola-pola pendapatan dari Kepala KPP Pratama Gianyar. Pemda Klungkung berharap DJP agar terus memberikan pendampingan dalam melaksanakan optimalisasi penerimaan pajak daerah, pertukaran data, dan tindak lanjut daftar sasaran pengawasan bersama (DSPB). 

"Kami juga berharap mendapat dukungan peningkatan kompetesi sumber daya manusia, antara lain pendidikan dan pelatihan (diklat) penilaian PBB Perdesaan dan Perkotaan, pelatihan juru sita, pemeriksa pajak, penggalian potensi, dan pelatihan penilaian asset,” ujarnya. 

Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Darmawan, mengapresiasi maksud dan tujuan kunjungan dari Bupati dan Wakil Bupati Klungkung beserta jajaran. Kanwil DJP Bali dan KPP Pratama Gianyar siap bersinergi dengan Pemda Klungkung dalam optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah, antara lain pada sektor jasa akomodasi, dan pelaku usaha pariwisata menggunakan platform AirBnB. 

Darmawan mengungkapkan bahwa DJP dan DJPK berserta seluruh Pemda di Bali sudah mempunyai Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah (PKS OP4D).  Ia berharap bahwa PKS tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, baik dalam pertukaran data, dan juga pengawasan bersama. Adanya pengawasan bersama akan mendorong masyarakat lebih memahami dan menyadari kewajiban perpajakannya, baik pajak pusat maupun daerah.

Pewarta: Sukarni 
Kontributor Foto: Sukarni 
Editor: Sukarni 

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.