Muncul Fitur Baru “Bulk Process”, Apa Manfaatnya?

Oleh: (Fikri Harris), pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Di tengah dinamika perekonomian yang semakin dinamis, satu hal yang cukup konsisten adalah komitmen otoritas pajak untuk terus melakukan penyempurnaan sistem. Melalui pengembangan aplikasi Coretax DJP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara bertahap menghadirkan berbagai pembaruan yang bertujuan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Baru-baru ini, pembaruan itu terlihat pada fitur bulk process dalam penerbitan bukti potong.

Manfaat Bulk Process

Bagi yang tidak terbiasa mengurus bukti potong dalam jumlah banyak, mungkin ini hanya terlihat seperti tambahan fitur biasa. Namun, bagi staf pajak perusahaan, konsultan, atau tim finance yang harus memproses ratusan hingga ribuan bukti potong  setiap bulan, kehadiran menu ini terasa seperti kabar gembira yang datang pada waktu yang tepat.

Sebelumnya, proses penerbitan bukti potong kerap menghadapi kendala teknis yang cukup menyita waktu. Sistem hanya memungkinkan penerbitan dilakukan per page, dengan kapasitas maksimal sekitar 500 data dalam satu kali proses. Dalam praktiknya pun, angka tersebut tidak selalu bisa dimanfaatkan secara optimal. Tidak jarang wajib pajak hanya dapat menerbitkan 50 hingga 100 bukti potong dalam satu kali unggahan karena sistem mengalami gangguan ketika memproses data dalam jumlah besar.

Situasi seperti ini membuat proses administrasi menjadi kurang efisien. Untuk menyelesaikan ratusan bahkan ribuan bukti potong, wajib pajak sering kali harus melakukan penerbitan secara bertahap dan berulang. Setiap kali selesai satu page, perlu mengulang proses penerbitan kembali. Hal tersebut tentu menambah beban pekerjaan, terutama ketika mendekati batas waktu pelaporan masa pajak.

Oleh karena itu, ketika fitur bulk process hadir dan memungkinkan pemrosesan data secara massal, permasalahan sebelumnya diharapkan dapat diantisipasi. Setidaknya, ada harapan bahwa pekerjaan administratif yang menyita waktu bisa dipangkas secara signifikan.

Fitur ini membantu wajib pajak untuk mengunggah dan memproses banyak data sekaligus dalam satu tahap bukan lagi satu per satu, melainkan secara kolektif. Lalu, bagaimana cara menggunakan fitur ini?

Cara Penggunaan

Setelah masuk ke menu e-Bupot, wajib pajak terlebih dahulu memilih jenis bukti potong yang ingin diterbitkan. Misalnya, untuk keperluan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, wajib pajak dapat memilih bukti potong bulanan pegawai tetap sesuai kebutuhan pelaporan.

Di tampilan tersebut, pada bagian sisi kanan, kini tersedia tombol bulk process. Di sinilah letak pembaruan yang cukup signifikan itu. Ketika menu tersebut dibuka, terdapat dua opsi utama yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak.

1. Issued by period

Menu pertama adalah issued by period. Fitur ini memungkinkan penerbitan bukti potong dilakukan berdasarkan masa pajak tertentu.

Pengguna cukup memilih masa pajak dan tahun pajak yang ingin diproses. Setelah periode ditentukan, sistem akan secara otomatis menerbitkan seluruh bukti potong yang sudah tersimpan dalam periode tersebut. Tidak perlu lagi memproses satu per satu atau membagi dalam beberapa batch kecil seperti sebelumnya.

2. Download CSV by Period

Menu kedua adalah download CSV by period. Opsi ini berfungsi untuk mengunduh data bukti potong dalam format CSV berdasarkan masa pajak tertentu.

Fitur ini membantu wajib pajak dalam melakukan pengecekan atau rekonsiliasi data secara lebih praktis. Dengan mengunduh data dalam satu periode penuh, proses kontrol internal menjadi lebih mudah. Data dapat ditinjau kembali sebelum atau sesudah penerbitan, serta dapat disesuaikan dengan pencatatan internal perusahaan.

Fitur Lainnya dalam Penerbitan Bukti Potong

Selain fitur bulk process yang masih anyar, terdapat beberapa fitur lainnya yang ada pada saat penerbitan bukti potong melalui Coretax DJP.

Fitur pertama, apabila jumlah bukti potong yang akan diterbitkan relatif sedikit, wajib pajak dapat menggunakan fitur create e-Bupot. Melalui menu ini, penerbitan dilakukan secara manual dengan cara mengisi perincian transaksi, identitas penerima penghasilan, serta objek pajak yang dikenakan. Mekanisme ini cukup efektif untuk transaksi yang tidak terlalu banyak atau bersifat insidental. Prosesnya lebih sederhana dan dapat langsung dikontrol satu per satu sebelum diterbitkan.

Namun dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak berada dalam situasi dengan volume transaksi kecil. Untuk perusahaan dengan jumlah bukti potong yang cukup banyak, sistem juga menyediakan opsi unggah data secara massal melalui file XML. Template XML tersebut dapat diunduh melalui laman resmi DJP pada bagian reformasi Coretax DJP. Dengan menggunakan template yang telah disediakan, wajib pajak dapat menyesuaikan data sesuai format sistem sebelum dilakukan proses unggah.

Untuk memastikan apakah proses upload XML berhasil atau tidak, tersedia fitur monitoring. Melalui menu ini, wajib pajak dapat melihat status pemrosesan data yang telah diunggah. Jika terjadi kesalahan, sistem juga menampilkan keterangan error sehingga pengguna dapat mengetahui letak permasalahan, apakah pada format, data identitas, atau elemen tertentu dalam file XML.

Dengan demikian, proses koreksi dapat dilakukan secara lebih terarah tanpa harus menebak-nebak sumber kesalahan. Selain itu, sistem juga menyediakan opsi untuk melakukan pembatalan data jika bukti potong yang sudah terbit ternyata terdapat kesalahan.

Pada intinya, aplikasi Coretax DJP hadir untuk mempermudah, bukan membebani. Sebagai otoritas perpajakan, DJP berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang sederhana, jelas, dan berbasis digital guna mendukung kepatuhan sukarela wajib pajak.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.