Resmi! PPh 21 DTP 2026 melalui PMK 105/2025: Strategi Pemerintah Jaga Daya Beli dan Kesejahteraan Pekerja

Oleh: (Muhammad Fadhlansyah Nasution), pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pemerintah Indonesia mengawali tahun anggaran 2026 dengan komitmen kuat untuk melindungi kesejahteraan pekerja di sektor-sektor strategis. Arsitektur fiskal kita kini diarahkan untuk memberikan stimulus langsung berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP).

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026 (PMK 105/2025).

Berbeda dengan kebijakan tahun sebelumnya, insentif kali ini mencakup sektor yang lebih luas dengan durasi yang lebih panjang guna memastikan stabilitas konsumsi rumah tangga di tengah dinamika ekonomi global.

Siapa Saja yang Berhak Menerima Insentif Ini?

Pemerintah menargetkan pemberian fasilitas PPh 21 DTP kepada pemberi kerja di lima sektor utama yang memiliki penyerapan tenaga kerja tinggi tetapi rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Sektor-sektor tersebut meliputi industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.

Terdapat 133 kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang tercakup dalam sektor-sektor tersebut. Adapun sektor pariwisata hotel, vila, restoran, agen perjalanan, hingga jasa MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

Bagi para pekerja, kriteria untuk mendapatkan manfaat ini sangat spesifik agar stimulus tetap tepat sasaran. Bagi pegawai tetap, syaratnya memiliki penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10 juta per bulan, yang ditentukan pada masa pajak Januari 2026 atau bulan pertama mulai bekerja.

Sementara itu, bagi pegawai tidak tetap/lepas, syaratnya memiliki rata-rata upah harian maksimal Rp500 ribu atau upah bulanan maksimal Rp10 juta. Di samping itu, pegawai tersebut juga wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau nomor induk kependudukan (NIK) yang telah tervalidasi dan terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Manfaat Nyata: Tambahan Take Home Pay Setiap Bulan

Mekanisme PMK 105/2025 ini sangat menarik karena memberikan manfaat tunai langsung kepada pegawai. Pajak yang seharusnya dipotong dari gaji pegawai kini wajib dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja kepada pegawai pada saat pembayaran penghasilan.

Pemerintah secara tegas melarang perusahaan untuk menyimpan atau mengambil dana PPh 21 DTP tersebut. Estimasi tambahan likuiditas tunai yang diterima pekerja berkisar antara Rp60 ribu hingga Rp600 ribu setiap bulannya. Yang paling menggembirakan, kenaikan penghasilan di bulan-bulan berikutnya (seperti promosi atau bonus) tidak akan membatalkan hak pegawai tersebut selama syarat penghasilan pada bulan Januari 2026 telah terpenuhi.

Validasi NIK-NPWP di Era Coretax: Kunci Utama Klaim Insentif

Implementasi sistem Coretax pada tahun 2026 menuntut presisi data yang tinggi. Agar fasilitas PPh 21 DTP dapat dinikmati tanpa kendala, integrasi data antara wajib pajak dan otoritas pajak menjadi harga mati.

Pemberi kerja memiliki tanggung jawab administratif yang krusial. Pertama, pemberi kerja wajib melaporkan realisasi pemanfaatan insentif melalui SPT Masa PPh 21/26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kedua, pemberi kerja wajib menggunakan aplikasi e-Bupot 21/26 dengan kode khusus untuk menandai setoran DTP. Ketiga, kelalaian dalam melaporkan realisasi satu masa pajak saja dapat berakibat pada pembatalan insentif sepanjang tahun 2026 bagi perusahaan tersebut.

Memperkuat Fondasi Ekonomi Nasional

Langkah berani melalui PMK 105/2025 ini merupakan sinyal optimisme pemerintah untuk menjaga denyut ekonomi di tingkat akar rumput. Dengan menyasar sekitar 2,22 juta pekerja, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga tingkat konsumsi domestik yang menyumbang lebih dari 50 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Keberhasilan stimulus ini tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi dari daya tahan industri padat karya dan kesejahteraan jutaan keluarga pekerja Indonesia yang kini memiliki napas finansial yang lebih lega. Mari bersama kita wujudkan ekosistem perpajakan yang modern, transparan, dan berdampak nyata bagi pembangunan bangsa.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.