Penyuluh Pajak Kanwil DJP Nusa Tenggara Lanjutkan Inklusi Kesadaran Pajak Tahap 3 di Lombok Timur

Program Inklusi Kesadaran Pajak tahap 3 kembali digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara melalui kunjungan langsung ke SMA Negeri 1 Aikmel dan SMA Negeri 1 Panggabaya, Kabupaten Lombok Timur, Mataram (Rabu, 3/12). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menanamkan pemahaman dan literasi perpajakan sejak dini pada pelajar tingkat menengah.

Penyuluh Pajak Kanwil DJP Nusa Tenggara, Erya Tri Satmoko dan Anang Purnadi, melakukan pembahasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) bersama kepala sekolah masing-masing. Pertemuan ini diarahkan agar materi inklusi pajak dapat terintegrasi dengan baik dalam proses belajar mengajar.

Kepala SMA Negeri 1 Aikmel menyambut baik langkah ini dan menyatakan, “Kolaborasi seperti ini sangat penting agar siswa kami memahami fungsi pajak dalam pembangunan negara, bukan hanya sebagai teori tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.”

Dalam kesempatan lain, Kepala SMA Negeri 1 Panggabaya menambahkan apresiasi serupa. “Kami berharap integrasi materi perpajakan dapat membentuk karakter generasi muda yang paham hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ini investasi jangka panjang bagi daerah dan bangsa,” ujarnya.

Erya menjelaskan bahwa penyusunan RPS bukan hanya menambahkan materi baru, tetapi memastikan metode penyampaian bisa relevan dengan konteks siswa. “Kami ingin literasi pajak tidak terasa kaku. Pelajar perlu melihat bahwa pajak dekat dengan aktivitas sehari-hari dan punya dampak nyata,” ungkapnya.

Sementara itu, Anang menegaskan pentingnya kesinambungan program. “Tahap 3 ini menunjukkan komitmen DJP untuk hadir tidak hanya sekali, tetapi mendampingi sekolah dalam proses pembelajaran agar pengetahuan pajak tertanam dengan baik,” tuturnya.

Melalui kunjungan ini, Kanwil DJP Nusa Tenggara berharap sekolah mitra dapat menerapkan RPS yang lebih terstruktur dan adaptif, membuka ruang dialog antara penyuluh pajak dan tenaga pendidik, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pemahaman perpajakan secara lebih inklusif.

Sebagai penutup, Kanwil DJP Nusa Tenggara menegaskan bahwa inklusi kesadaran pajak akan terus diperluas sebagai bentuk komitmen membangun generasi muda yang melek pajak, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi pembangunan nasional.