Dalam rangka memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah daerah, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Watampone melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, Kabupaten Soppeng (Kamis, 31/7).
Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala KPP Pratama Watampone, Amran, didampingi oleh Kepala KP2KP Watansoppeng, Andi Asrizal Fauzie, guna membangun koordinasi yang lebih solid dalam mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Dalam kunjungan tersebut, Tim KPP Pratama Watampone menyampaikan dua agenda utama kepada jajaran BPKPD. Pertama, imbauan kepada seluruh pegawai BPKPD Kabupaten Soppeng untuk segera melakukan validasi nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai tindak lanjut kebijakan integrasi data kependudukan dan perpajakan oleh DJP.
Kedua, penekanan pada pentingnya pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa secara tertib dan tepat waktu oleh setiap instansi pemerintah, terutama oleh bendahara yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, seperti PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan PPN.
“Validasi NIK-NPWP bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi penting dalam transformasi sistem perpajakan yang lebih modern, akurat, dan terintegrasi. Kami juga mendorong seluruh instansi pemerintah untuk disiplin dalam pelaporan pajak bulanan,” ujar Amran.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Lies Utini, Sekretaris BPKPD Kabupaten Soppeng, bersama Irfan, Kepala Bidang Anggaran. Mereka mengapresiasi ajakan kolaborasi yang disampaikan oleh KPP Pratama Watampone.
“Kami siap menindaklanjuti imbauan ini dan akan segera berkoordinasi dengan seluruh pegawai agar proses validasi dan pelaporan pajak dapat berjalan sesuai ketentuan,” tutur Lies Utini.
Sesi diskusi berlangsung interaktif, membahas aspek teknis pelaksanaan validasi dan pelaporan SPT Masa melalui sistem perpajakan yang tersedia.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dari kolaborasi berkelanjutan antara KPP Pratama Watampone, KP2KP Watansoppeng, dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam membangun tata kelola perpajakan yang lebih tertib, akuntabel, serta mendukung pembangunan nasional.
| Pewarta: Muhammad Fajar Darussalam |
| Kontributor Foto: Muhammad Fajar Darussalam |
| Editor: Ruth Grace Priscilla |
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 3 views