Sorong, 21 Agustus 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong menggelar audiensi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pada Rabu dan Kamis, 20–21 Agustus 2025.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas audiensi Kepala Kanwil DJP Papabrama, Dudi Efendi Karnawidjaya dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Pertemuan membahas rencana kerja sama strategis dalam rangka pertukaran data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) serta optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
Audiensi dilaksanakan dengan:
- Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, dihadiri langsung oleh Fernandes, Sekretaris Dinas, serta Semuel Kondjol, Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan.
- Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Barat Daya, diwakili oleh Nomensen Kareth, Kepala Bidang Pajak dan Retribusi, serta Ernawati, Kepala Bidang Pendapatan.
- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat Daya, dihadiri oleh Suroso, Kepala Dinas.
Dari pihak DJP, audiensi dihadiri oleh Renni, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papabrama, Ricky Firmansyah Argamaya, Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papabrama, serta Irfan Dwisaputra, Kepala Seksi Pengawasan VI KPP Pratama Sorong.
Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak menyepakati pentingnya sinergi pertukaran data dan kolaborasi intensif guna meningkatkan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah, sekaligus mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Pertemuan tersebut juga membahas mengenai pelatihan mengenai teknis penghitungan dan pemungutan pajak kepada pegawai di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya serta kegiatan pengawasan bersama.
“Sinergi antara DJP dan Pemerintah Daerah, khususnya melalui pertukaran data dan penguatan kerja sama kelembagaan, akan menjadi kunci dalam optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Dengan kerja sama ini, kita berharap potensi pajak dapat lebih tergali dan mendukung pembangunan Papua Barat Daya,” ujar Renni.
Kanwil DJP Papabrama berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis pajak, dan mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua dan Maluku.
#PajakKuatAPBNSehat #PajakKitaUntukKita #PajakTumbuhIndonesiaTangguh
***
- 7 views