Sosialisasikan Inklusi Pajak, DJP Jabar I Gandeng Pengajar SMA Se-Kota Bandung

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I menggelar kegiatan bimbingan teknis Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan Menengah kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum serta guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dari 27 SMA Negeri di Kota Bandung (Selasa, 3/6). Kegiatan ini dilangsungkan secara luring di ruang aula Kanwil DJP Jawa Barat I, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung.

Program inklusi kesadaran pajak merupakan bagian dari inisiatif DJP untuk mengintegrasikan nilai-nilai kesadaran pajak ke dalam proses pembelajaran formal, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Tujuan program tersebut adalah untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran pajak sejak dini sebagai salah satu wujud warga negara yang bertanggung jawab.

Perwakilan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Barat, Eka Firmansyah, menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi antara otoritas pajak dan institusi pendidikan.

“Kesadaran pajak bukan hanya tentang memahami aturan perpajakan, tapi juga bagian dari nilai kebangsaan yang harus ditanamkan sejak usia sekolah. Program ini sangat relevan dengan penguatan pendidikan karakter, khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila,” ujar Eka.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Kurniawan Nizar, menegaskan pentingnya peran pendidik dalam membentuk generasi sadar pajak. Ia menyatakan bahwa para guru memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam menyebarkan nilai-nilai kepatuhan dan kontribusi terhadap negara.

“Kesadaran pajak harus dibangun sejak dini melalui pendekatan yang dekat dengan dunia siswa, dan sekolah adalah tempat yang paling efektif untuk itu. Kami sangat menghargai keterlibatan para guru dalam program ini,” jelas Kurniawan.

Materi inti dalam kegiatan ini disampaikan oleh Rizal Aldiansyah selaku pelaksana pada Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen. Dalam paparannya, Rizal menjelaskan secara mendalam tentang konsep Program Inklusi Kesadaran Pajak, landasan hukum, serta strategi integrasi dalam pembelajaran.  ”Contoh konkret penerapan nilai-nilai kesadaran pajak dalam materi Pendidikan Pancasila, seperti keadilan sosial, gotong royong, dan tanggung jawab sebagai warga negara,” ungkap Rizal.

Pendekatan kontekstual, sambung Rizal, sangat penting dalam menyampaikan materi ini kepada siswa, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya teoritis tetapi juga relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak para guru untuk aktif berinovasi dalam menyusun bahan ajar dan metode pembelajaran yang menyisipkan tema-tema perpajakan.

Para guru mengapresiasi materi yang disampaikan dan menyatakan komitmennya untuk menerapkan hasil bimtek dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah masing-masing. Kegiatan ini juga menjadi forum pertukaran gagasan dan diskusi antara para pendidik dan pihak DJP mengenai penguatan sinergi dalam edukasi pajak di dunia pendidikan.

Bimtek ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan inklusi kesadaran pajak yang diinisiasi oleh DJP secara nasional. Ke depannya, Kanwil DJP Jawa Barat I akan terus mendorong pelaksanaan program serupa di wilayah kerjanya. Hal tersebut guna membangun ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuhnya generasi sadar pajak, sebagai pilar penting dalam mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan pembangunan nasional.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.