Pekanbaru, 30 April 2025 – Sampai dengan Maret 2025, Kanwil DJP Riau berhasil mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp3,12 triliun dengan capaian 17,60% dari target Rp17,75. Target ini lebih kecil daripada target tahun 2024 dikarenakan sesuai dengan pasal 464 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, terdapat perubahan pengadministrasian untuk Masa Pajak sejak Januari 2025 dan Pajak Bumi dan Bangunan sejak Tahun Pajak 2025 untuk Wajib Pajak Cabang dilakukan secara terpusat menggunakan NPWP yang terdaftar sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
Kelompok pajak PPN secara neto mengalami pertumbuhan sebesar 2,23% dari tahun sebelumnya, hal ini didukung oleh meningkatnya harga rata-rata TBS Sawit di Provinsi Riau untuk bulan Maret 2025 sebesar 28,60%. Kelompok Pajak Lainnya tumbuh 31.01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 152,3 M yang merupakan penerimaan dari bunga penagihan dan deposit pajak.
Jika ditinjau persektor usaha, sampai dengan Maret 2025, Sektor Perdagangan mengalami pertumbuhan sebesar 2,34% dan Sektor Pertanian tumbuh 17,12%, didukung oleh kenaikan penerimaan PPN dari WP Sawit yg disebabkan oleh naiknya harga TBS pada tahun 2025. Selanjutnya, Sektor Adm. Pemerintah terdapat pertumbuhan sebesar 0,91% terutama pada Jenis Pajak PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21 dan PPh Final.
Selanjutnya dari sisi kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, jumlah SPT Tahunan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak di wilayah Provinsi Riau adalah sebanyak 287.949 SPT atau sekitar 64.92% dari target 443.506 SPT.
Rincian SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
Jenis SPT Tahunan
Jumlah SPT
SPT Orang Pribadi Karyawan
243.627
SPT Orang Pribadi Non Karyawan
39.174
SPT Badan
5.148
Jumlah
287.949
Menghadapi berbagai dinamika dan kondisi ekonomi yang akan terjadi ditahun 2025, Kantor Wilayah DJP Riau akan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk menyelesaikan tanggung jawab mengumpulkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
- 3 views