KPP Pangkalan Kerinci Lakukan Langkah Pengawasan Perpajakan Desa Se-Kabupaten Siak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci mengadakan Forum Group Discussion (FGD) mengenai Pengawasan Kewajiban Perpajakan Desa yang berlangsung di Ruang Rapat KPP Pratama Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan (Rabu, 7/11). Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Siak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Siak.

Kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci Nugroho Nurcahyono dalam sambutannya menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban perpajakan di tingkat desa. Ia berharap bahwa melalui diskusi ini, kesadaran masyarakat desa akan kewajiban perpajakan dapat meningkat sehingga setiap desa dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Nugroho juga menyoroti peran vital pajak dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Muhammad Arifin memberikan dukungan terhadap kegiatan ini. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap desa tidak hanya memahami, tetapi juga melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Arifin berharap bahwa sinergi ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembangunan desa.

Diskusi dilanjutkan dengan paparan dari Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Siak Azmarman Yohanto. Dalam paparannya, Azmarman menjelaskan berbagai aspek kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh desa. Ia menuturkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat desa agar mereka memahami alokasi dana perpajakan dan penggunaannya secara transparan. Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Sebagai hasil dari diskusi, Inspektorat Daerah Kabupaten Siak berencana untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh desa, termasuk unit terkecil. Tujuannya adalah untuk mendorong desa-desa agar mengadakan diskusi internal mengenai alokasi dana perpajakan dan kepatuhan perpajakan di tingkat desa dapat meningkat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.