Menuju Implementasi Coretax, Madya Surabaya Edukasi Wajib Pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surabaya melangsungkan kegiatan edukasi Coretax Batch 12 (Rabu, 25/9) di Aula Lantai 5 KPP Madya Surabaya dan diikuti oleh 20 Wajib Pajak terpilih. Kegiatan ini dilaksanakan agar Wajib Pajak mengenal apa itu Coretax, yang merupakan sistem perpajakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dibuka oleh Petrus Joko Prasetyo Utomo, salah satu Pemeriksa Pajak Madya KPP Madya Surabaya. Dalam sambutannya, Joko menyampaikan selamat kepada Wajib Pajak yang hadir karena berkesempatan untuk dapat mencoba terlebih dahulu purwarupa dari sistem DJP yang akan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan. Beliau berharap dengan adanya Coretax, dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, Joko juga menyampaikan program-program yang dilakukan KPP Madya Surabaya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM). Beliau juga memohon dukungan dari Wajib Pajak agar KPP Madya Surabaya dapat meraih predikat ZI-WBBM di tahun 2024 ini.

Edukasi Coretax dibagi menjadi 3 (tiga) aktivitas yang disampaikan oleh Syaiful Muslimin dan Tim Edukator KPP Madya Surabaya. Materi yang dipaparkan antara lain terkait penjelasan umum menu profil, update data, cara merespon STP, penyampaian pengungkapan ketidakbenaran SPT, penambahan Family Tax Unit, dan cara memberikan tanggapan atas SP2DK. Tak hanya itu, wajib pajak juga dipandu untuk praktik pembuatan faktur pajak, pembuatan deposit pajak, pembuatan bukti potong, pembayaran pajak hingga pembuatan SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi.

Wajib Pajak sangat antusias dalam mengikuti setiap aktivitas edukasi yang diberikan. Tim edukator pun juga selalu sigap menjawab pertanyaan serta membantu Wajib Pajak apabila mengalami kendala saat habituasi penggunaan aplikasi Coretax.  Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Wajib Pajak dapat lebih siap dalam menggunakan dan menghadapi perubahan sistem perpajakan yang rencananya akan mulai diimplementasikan tahun 2025.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.