Pajak Tapak Tuan Adakan FGD Bendahara Instansi Pemerintah

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tapak Tuan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) daring melalui aplikasi Zoom pada tanggal 27 hingga 29 November 2023. FGD ini bertujuan untuk menyegarkan kembali pengetahuan perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah, meningkatkan penerimaan pajak dari Sektor Instansi Pemerintah, dan memberikan tinjauan terhadap Kepatuhan Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah (Kamis, 30/11). 

Peserta FGD melibatkan bendahara instansi pemerintah di unit vertikal, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan desa-desa di lingkungan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Simeulue. Kehadiran para bendahara instansi pemerintah dari berbagai lapisan pemerintahan ini memberikan keragaman perspektif dan pengalaman yang berharga dalam diskusi.

Kegiatan berlangsung selama tiga hari dengan agenda yang mencakup berbagai aspek perpajakan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab bendahara instansi pemerintah. Rangkaian acara terdiri dari paparan materi kewajiban perpajakan bendahara instansi pemerintah oleh Fungsional Penyuluh KPP Pratama Tapak Tuan, paparan terkait penerimaan pajak sektor instansi pemerintah oleh Kepala Seksi Pengawasan dan informasi seputar layanan virtual KPP Pratama Tapak Tuan serta diskusi antara pihak KPP Pratama Tapak Tuan dengan Wajib Pajak Bendahara.

Kepala KPP Pratama Tapak Tuan, Drajat Setiharso menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan FGD. "FGD ini merupakan langkah nyata dalam mendukung efisiensi dan kepatuhan perpajakan di tingkat pemerintah daerah. Melalui diskusi yang berfokus pada kewajiban perpajakan bendahara instansi pemerintah, kami berharap dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan daerah," ujar Drajat.

Para peserta FGD menunjukkan antusiasme yang tinggi dan aktif berpartisipasi dalam diskusi, bertukar pengalaman, serta menyampaikan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas sebagai bendahara instansi pemerintah. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga membangun jaringan kolaboratif di antara bendahara instansi pemerintah di berbagai wilayah.

KPP Pratama Tapak Tuan berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan bendahara instansi pemerintah guna mewujudkan administrasi keuangan yang lebih efisien dan transparan.

Melalui FGD ini, KPP Pratama Tapak Tuan berharap agar pengetahuan dan kesadaran para bendahara instansi pemerintah terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan penerimaan pajak dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sebagai informasi tambahan, KPP Pratama Tapak Tuan menyediakan beberapa layanan virtual untuk Wajib Pajak Bendahara Instansi Pemerintah pada tautan berikut:

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.