Lagi, KPP Pratama Mempawah Kampanyekan PP 23 Tahun 2018

Sejak diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau yang biasa kita dengar dengan tarif pajak UMKM, KPP Pratama Mempawah terus melakukan kampanye untuk mensosialisasikan peraturan baru ini. Penurunan tarif UMKM menjadi 0.5% menjadi perhatian bagi tim penyuluh dalam mensosialisasikan peraturan ini.

KPP Pratama Mempawah mengadakan kegiatan sosialisasi bertajuk “Edukasi PP 23 Tahun 2018 Setengah Persen Sepenuh Hati” kepada 80 pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan Kubu Raya, Kalimantan Barat di Aula Balai Diklat Keuangan Pontianak Jalan Bandara Supadio, Km 8,8, Limbung, Sungai Raya, Arang Limbung, Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Rabu, 17/10)

Dalam pembukaan sosialisasi, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Mempawah Johanes Anwar, menyampaikan permintaan maaf karena Kepala KPP Pratama Mempawah berhalangan hadir. “UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, setoran pajak kalianlah yang selalu kami tunggu setiap bulannya", ungkap Johanes dalam pembukaan.

Pemaparan materi dilakukan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II Uray HIdayat, "Secara garis besar memang PP 23 Tahun ini sama dengan PP 46 Tahun 2013, namun memang ada beberapa hal yang berbeda dan telah diatur dalam peraturan ini." Uray mengharapkan semoga dengan penurunan tarif pajak UMKM ini menjadikan para pelakunya tidak setengah hati lagi melainkan sepenuh hati karena tarif sudah menjadi setengah persen. Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk menambah antusiasme peserta, tim penyuluh telah menyediakan beberapa bingkisan untuk diberikan kepada peserta.

Tim penyuluh KPP Pratama Mempawah berharap, dengan diadakannya kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tentang perpajakan dan aturan-aturan di dalamnya. Tidak hanya pengetahuan tentang perpajakan melainkan peran aktif dalam melaksanakannya juga diharapkan meningkat. (BN)