Laman Exchange of Information

Undefined

"Selamat datang di laman informasi Exchange of Information (EOI) tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan Perpajakan . Semua informasi mengenai EOI dapat Anda peroleh di sini"


.

Update

Tanggal Jenis Pelaporan Hal
30 April 2018 Otomatis

Breaking News


Bagi Lembaga Keuangan yang akan menyampaikan laporan dengan format Microsoft Excel, maka folder yang berisi laporan Microsoft Excel HARUS langsung dienkripsi dan diunggah ke Portal EOI (*TIDAK PERLU* melakukan validasi dengan Aplikasi untuk mengecek XML)
30 April 2018 Otomatis FAQ Petunjuk Teknis Skema XML dan Excel (tautan)
v.1.2 Template Isian Excel untuk Penyampaian Laporan Informasi Keuangan untuk Pelaksanaan Perjanjian Internasional (tautan)
27 April 2018 Otomatis File XSD untuk penyampaian laporan informasi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (tautan)
Video simulasi pengisian template Excel AEOI (tautan)
25 April 2018 Otomatis Aplikasi untuk mengenkripsi pelaporan (tautan)
24 April 2018 Otomatis Aplikasi untuk mengecek XML yang akan dilaporkan (tautan)
24 April 2018 Otomatis Materi Bimbingan Teknis Pelaporan AEOI (tautan)
23 April 2018 Otomatis v.1.1 Petunjuk Pengisian Microsoft Excel untuk Penyampaian Laporan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Pelaksanaan Perjanjian Internasional (tautan)

v.1.1 Template Isian Excel untuk Penyampaian Laporan Informasi Keuangan untuk Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan (tautan)
v.1.2 Petunjuk Pengisian Microsoft Excel untuk Penyampaian Laporan Informasi Keuangan untuk Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan (tautan)
20 April 2018 Otomatis v.1.5 Petunjuk Pengisian XML untuk Penyampaian Laporan Informasi Keuangan untuk Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan (tautan)
17 April 2018 Otomatis Petunjuk Pengisian XML untuk Penyampaian Laporan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Pelaksanaan Perjanjian Internasional (tautan)
12 April 2018 Otomatis Soal Sering Ditanya pertukaran informasi otomatis untuk kepentingan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (tautan)
12 April 2018 Otomatis Contoh pengisian elemen XML untuk penyampaian laporan informasi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (tautan)
11 April 2018 Otomatis File XSD untuk penyampaian laporan informasi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian internasional ( Automatic exchange of information) (tautan)

Contoh pengisian elemen XML untuk penyampaian laporan informasi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian internasional ( Automatic exchange of information) (tautan)

Jenis Pelaporan Informasi Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak berwenang mendapat akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK Lain, dan/atau Entitas Lain yang meliputi penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dan berdasarkan permintaan.


 



Akses informasi keuangan yang diperoleh dari penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis dalam rangka:

  1. untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  2. pelaksanaan perjanjian internasional atau disebut Automatic Exchange of Information (AEOI).

 

Penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis wajib dilakukan oleh lembaga keuangan (lembaga keuangan pelapor) yang meliputi:

  1. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) - sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian yang diatur dalam UU OJK;
  2. LJK Lainnya - lembaga jasa lainnya sebagaimana diatur dalam UU OJK; dan
  3. Entitas Lain - lembaga keuangan sesuai standar Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional.

yang menjalankan usaha sebagai Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi, dan Entitas Investasi.

 

Lembaga Keuangan Pelapor maupun Lembaga Keuangan Nonpelapor wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak.

Pendaftaran dilakukan paling lama akhir bulan Februari tahun kalender berikutnya setelah kriteria sebagai LK Pelapor maupun Nonpelapor terpenuhi.


Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan Formulir Elektronik melalui:

  1. Laman Portal EOI; atau
  2. KPP atau KP2KP secara langsung maupun lewat pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir,

Portal EOI


Petunjuk Pendaftaran

Laporan informasi keuangan secara otomatis, paling sedikit memuat informasi berupa:

  1. identitas pemegang Rekening Keuangan;
  2. nomor Rekening Keuangan;
  3. identitas Lembaga Keuangan Pelapor;
  4. saldo atau nilai Rekening Keuangan; dan
  5. penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan.

Rincian mengenai informasi-informasi tersebut tercantum dalam Lampiran Huruf G PER-04/PJ/2018.

 

Pelaporan informasi keuangan secara otomatis, dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan format:

  1. Extensible Markup Language (XML); atau
  2. Excel Binary File Format (xls),

dan dilakukan pengamanan atau enkripsi dengan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (unduh di sini)

 

Laporan informasi keuangan secara otomatis disampaikan melalui:

  1. mekanisme elektronik secara online melalui laman Ditjen Pajak atau laman lain yang ditentukan Ditjen Pajak; atau
  2. mekanisme nonelektronik secara langsung ke KPDE atau melalui KPP.

Lebih lengkap mengenai prosedur penyampain pelaporan mengacu pada Lampiran Huruf H PER-04/PJ/2018.

Mekanisme Nonelektronik

Untuk penyampaian dengan mekanisme nonelektronik, dokumen disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format Portable Document Format (PDF) yang berupa:

  1. laporan disertai surat pernyataan penyampaian laporan yang telah ditandatangani dalam hal terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan; atau
  2. surat pernyataan penyampaian laporan yang telah ditandatangani dalam hal tidak terdapat rekening keuangan yang dilaporkan.
Untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian internasional (AEOI), LK Pelapor menyampaikan satu laporan menyampaikan satu laporan untuk masing-masing negara domisili yang merupakan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan.

 

Pelaporan AEOI

Portal ini digunakan untuk melaporkan informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional atau Automatic Exchange of Information (AEOI)


Masuk

Pelaporan Domestik

Portal ini digunakan untuk melaporkan informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Masuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari 100 negara yang berkomitmen untuk melakukan pertukaran data dalam rangka keterbukaan informasi, saat ini terdapat XX negara yang merupakan negara yurisdiksi pelaporan bagi informasi transaksi keuangan di Indonesia. Di bawah ini daftar negara-negara yurisdiksi pelaporan dikategorikan berdasarkan teritori. Daftar penuh negara-negara yurisdiksi dapat diakses melalui link ini.

Afrika



 

 


Lain-lain


Tanggal Penting

 

Untuk kepentingan Perpajakan Internasional, batas akhir pelaporan pertama dari LJK Lainnya dan Entitas Lain ke Direktorat Jenderal Pajak

 

Untuk kepentingan Perpajakan Domestik, batas akhir pelaporan pertama dari LJK, LJK Lainnya dan Entitas Lain ke Direktorat Jenderal Pajak


 

Batas akhir pelaporan pertama dari LJK kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka kepentingan Perpajakan Internasional.


 

Batas akhir penyampaian pelaporan pertama dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka kepentingan Perpajakan Internasional.


Sanksi

Sanksi

 

Terhadap LK yang tidak melakukan kewajiban, dikenakan sanksi sebagai berikut:
Klarifikasi diterbitkan apabila: tidak memenuhi kewajiban prosedur identifikasi rekening keuangan, tidak memenuhi kewajiban dokumentasi, dan/atau pemalsuan dokumen atau pengurangan terhadap informasi yang wajib dilaporkan.
Teguran tertulis diterbitkan dalam hal: klarifikasi tidak dipenuhi atau jawaban klarifikasi tidak sesuai permintaan, kewajiban pelaporan informasi secara otomatis tidak dipenuhi, dan/atau permintaan informasi/bukti/keterangan tidak dipenuhi.
Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dilakukan apabila atas teguran tertulis yang diterbitkan DJP tidak diindahkan dan ditemukan indikasi bahwa LJK: diduga melakukan pelanggaran, tidak menyampaikan laporan informasi keuangan secara otomatis, dan tidak memberikan informasi/bukti/keterangan berdasarkan permintaan.

Perlindungan Kerahasiaan Data dan Informasi

Terhadap Data dan Informasi yang diperoleh dari LJK, berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

Informasi yang diterima/diperoleh dari LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain digunakan sebagai BASIS DATA PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK;
Informasi yang diterima/diperoleh dari LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain WAJIB DIJAGA KERAHASIAANNYA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional;
Pejabat pajak dan tenaga ahli di bidang perpajakan DILARANG MEMBOCORKAN, MENYEBARLUASKAN, DAN/ATAU MEMBERITAHUKAN kepada pihak yang tidak berwenang; dan
Pejabat pajak dan tenaga ahli di bidang perpajakan YANG MELANGGAR kewajiban merahasiakan DIPIDANA dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan PASAL 41 UU KUP.
 Perlindungan Kerahasiaan Data dan Informasi

 

 


Download

 


Pertanyaan lebih lanjut, melalui:

 

 

 

 

 


 Kantor Pelayanan Pajak

 Kring Pajak 1500200

 eoi@pajak.go.id