Kementerian Keuangan Republik Indonesia
“Sepanjang kendaraan umum tidak untuk disewakan, menggunakan plat polisi dengan warna kuning dan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) maka atas penyerahan atau penjualan kendaraan umum dibebaskan dari pengenaan PPnBM,” demikian ditegaskan Direktur Penyul
Pada perayaan Natal 2011 pegawai kristiani di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Minggu 15 Januari 2012 lalu, panitia Natal DJP mengajak umat kristiani untuk berkarya dalam sukacita.
“Kampanye pajak itu penting dan perlu, tapi tidak perlu pasang iklan besar di suratkabar seperti yang baru-baru ini dilakukan BUMN. Iklan seperti itu selain terasa arogan juga sindirannya menyakit hati masyarakat. Iklan itu sama sekali tidak efektif.
“Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak (WP) terdaftar, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat
“ Dari 110 juta penduduk yang aktif bekerja, baru 20 juta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dan dari 20 juta itu baru 8,5 juta yang melaporkan SPT. Padahal kita bisa nikmati jalan, keamanan, listrik subsidi, premium subsidi karena pajak.
Oleh Chandra Budi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Berita di Kompas (30/1/2012 Halaman 8)) berjudul ”Untuk Apa Kami Bayar Pajak...” mengutip rasa kecewa pelaku usaha minimarket tentang maraknya aksi perampokan yang mengincar bisnis mereka. Himbauan untuk menempatkan petugas keamaman dan melengkapi karyawan dengan airsoft gun, disambut dengan pertanyaan : untuk apa kami bayar pajak selama ini?
Pertanyaan ini sederhana, namun sangat kritis. Dan, yang paling penting pertanyaan ini berada dalam benak seluruh rakyat, baik mereka yang telah membayar pajak ataupun mereka yang belum membayar pajak. Sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pemerintah berkewajiban menjelaskan kemana uang pajak yang telah dibayarkan tersebut dan untuk apa uang tersebut dipergunakan?
Oleh Jose Mayer Sinaga, Nominasi I Lomba Artikel Pajak Nasional Direktorat Jenderal Pajak
"Go to hell with your aid" pekik Soekarno kepada Duta Besar Amerika Serikat yang datang ke sebuah rapat umum di Jakarta pada 25 Maret 1964. Presiden Soekarno tidak ingin bantuan atau pinjaman ditunggangi dengan agenda politik AS. Padahal bantuan tersebut merupakan utang yang harus dibayar kembali dengan segala bunganya. Konteks yang menyulut pernyataan tersebut memang banyak dilatari situasi politik dan keamanan pada saat itu, bukan aspek ekonomi semata. Namun, semangatnya masih relevan sampai dengan hari ini yaitu spirit untuk berdikari sebagai bangsa, berdiri diatas kaki sendiri.
Oleh Herry Susanto, Juara II Lomba Artikel Pajak Nasional Direktorat Jenderal Pajak
Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.
| 30.01.2012 s/d 05.02.2012 | ||
| USD | 1 | 8,952.00 |
| AUD | 1 | 9,463.45 |
| SGD | 1 | 7,088.47 |
| JPY | 100 | 11,555.52 |
| EUR | 1 | 11,702.25 |
| GBP | 1 | 14,003.52 |
