5 BUMDes Karangtengah Dapatkan Ilmu Pajak dari KP2KP Wonogiri

Dari sebuah kecamatan di ujung selatan Kabupaten Wonogiri, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri hadir sebagai pembicara utama untuk memberikan edukasi. Bertempat di Rumah Makan Pawon Uti, Dusun Sawit, Desa Temboro, perangkat Kecamatan Karangtengah menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes Tahun 2025 (Kamis, 23/10).

Acara ini dibuka langsung oleh Camat Karangtengah, Lilik Hendratno, S.E., M.M., yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya pengelolaan BUMDes yang transparan, akuntabel, dan taat regulasi.

"BUMDes bukan sekadar lembaga ekonomi desa, tapi cerminan kemandirian warga. Karena itu, pengelolaan pajak dan pelaporan keuangan harus benar-benar dipahami," tegasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan lima BUMDes dari wilayah Karangtengah. Meski lokasi Karangtengah cukup jauh dari pusat kota Wonogiri, sejak pagi peserta sudah hadir, mencatat, dan berdiskusi bersama para narasumber.

Setelah pembukaan, momen paling ditunggu ketika Yanuar Setya Agnestin, penyuluh pajak dari KPP Pratama Sukoharjo yang mewakili KP2KP Wonogiri, tampil membawakan materi bertajuk “Sistem Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan BUMDes”.

Yanuar menjelaskan berbagai topik penting mulai dari status BUMDes sebagai wajib pajak badan, penerapan tarif khusus UMKM (0,5%), kewajiban pemotongan PPh pasal 21, cara menghitung dan melaporkan PPh Final dan PPh pasal 23, hingga pengenalan sistem pelaporan berbasis digital melalui Coretax DJP, bahkan memberikan contoh konkret perhitungan pajak.

“bayar, setor, dan lapor-tiga langkah ini sederhana, tapi kuncinya ada pada disiplin dan pemahaman. Karena BUMDes yang taat pajak, akan dipercaya masyarakat dan mitra kerja," ujar Yanuar, disambut tepuk tangan peserta.

Setelah sesi pajak, giliran Inspektorat Kabupaten Wonogiri membahas kepatuhan terhadap regulasi dan pencegahan penyalahgunaan dana desa, dilanjutkan oleh Camat Karangtengah yang menyoroti kebijakan pengelolaan program BUMDes.

Sesi siang diisi oleh tim pendamping profesional (TPP) yang mengupas administrasi keuangan dan pelaporan BUMDes, serta memperkenalkan aplikasi pelaporan digital yang siap memudahkan transparansi dan akuntabilitas pengelola desa.

Di pengujung acara, para pengelola BUMDes mengaku kini semakin percaya diri dalam urusan pajak dan pelaporan keuangan. "Dari Karangtengah kita belajar bahwa literasi pajak bukan soal lokasi, tapi kemauan untuk maju bersama. Dengan semangat gotong royong dan berbekal ilmu perpajakan BUMDes Karangtengah siap melangkah lebih tertib, transparan, mandiri dan berkontribusi untuk penerimaan negara," ujar salah satu peserta.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.