Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Languages
Languages

Hasil pencarian

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan … uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam … Pertambahan Nilai, karena Faktur Pajak ini merupakan bukti pungutan yang bagi Pengusaha yang dipungut dapat …

  2. Rela Bayar Upeti Tidak Pasti

    … Oleh: Sinta Agustin , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Belakangan jagad maya nusantara dihebohkan … roda pemerintahan pada kerajaan, tentunya tak lepas dari pungutan atau upeti yang wajib diberikan oleh masyarakat. … dengan upeti pada kerajaan terdahulu, pajak merupakan pungutan wajib yang bersifat memaksa, tanpa ada imbal balik …

  3. Membangun Patriotisme Pajak

    Membangun Patriotisme Pajak … Azas Certainty (azas kepastian hukum), yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang … untuk barang-barang mewah; (3) Azas keadilan, yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk …

  4. Siap-siap ‘Flash Sale’ Tarif Pajak Pertambangan Batubara

    Siap-siap ‘Flash Sale’ Tarif Pajak Pertambangan Batubara … (PKP2B) dari sebelumnya sebesar 45%. Tetapi untuk tarif pungutan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) naik menjadi … daerah 6% dari laba bersih. Secara matematis total pungutan pajak dan PNBP di beleid baru akan menjadi lebih …

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal … dan Ordonansi Verponding 1928. Disamping itu terdapat pula pungutan pajak atas tanah dan bangunan yang didasarkan pada Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 serta lain-lain pungutan daerah atas tanah dan bangunan. Sistem …

  6. Menyederhanakan Pembayaran Pajak : Upaya dan Tantangan

    Menyederhanakan Pembayaran Pajak : Upaya dan Tantangan … yaitu jumlah pembayaran pajak di Indonesia sebanyak 43 pungutan. Empat puluh tiga pungutan tersebut terdiri dari PPh Badan, PPh tenaga kerja, …

  7. Membersihkan Negara Melalui Institusi Pemungut Pajak yang Kuat dan Kredibel

    Membersihkan Negara Melalui Institusi Pemungut Pajak yang Kuat dan Kredibel … sumber-sumber penerimaan sendiri baik yang berasal dari pungutan kepada warga negaranya maupun berasal dari … Dasar 1945. Pasal 23A berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara …

  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan Tanggal Ditetapkan …   (2) Dasar pemungutan dan besarnya pungutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan, bahwa jumlah pungutan itu diperkirakan mendekati jumlah pajak yang …

  9. Natuna: Antara Kedaulatan Negara dan Kita

    … Oleh: Dani Rahmat , Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pemberitaan terkait Laut Natuna … diatur secara tersurat dalam UUD 1945. Rumusan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara … Sejatinya, pajak sebagai “pungutan paksa” yang dilakukan oleh negara dimaksudkan  …

  10. Deemed Tax

    … Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan … membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya …