Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Languages
Languages

Hasil pencarian

  1. Reformasi Perpajakan Pasca Pemilu

    … Johana Lanjar Wibowo , Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pemilihan Umum (pemilu) telah … Isu penerimaan negara, utamanya pengelolaan pajak/fiskal, juga tidak luput dari topik bahasan. Gagasan … Ditambah lagi, Pasal 23A menegaskan,  "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara …

  2. PPh Pasal 22

    … Untuk lebih memahami ketentuan Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 22, silahkan disimak … sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak … Tarif PPh Pasal 22 Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai …

  3. Menggagas Retribusi Daerah Sebagai Objek PPN

    … Oleh: Tedy Iswahyudi , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Secara umum retribusi diartikan sebagai pungutan yang dilakukan daerah karena adanya fasilitas atau … usaha? Hal ini bukanlah hal yang relevan dijawab, sebab pungutan retribusi tetap bisa dilakukan oleh keduanya. Jika …

  4. 14 Juli 2018, Semarang Peringati Hari Pajak Nasional Pertama

    14 Juli 2018, Semarang Peringati Hari Pajak Nasional Pertama … Hari Pajak di lapangan parkir GKN Semarang II. Pungutan pajak di Indonesia sejatinya sudah ada sejak masa … daerah kekuasaannya. Pihak kerajaan melakukan pungutan kepada rakyat. Sebagai rasa hormat terhadap …

  5. Menengok Sejarah Perpajakan di Indonesia : Bagian Pertama

    … Mukhamad Wisnu Nagoro , Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam … Sampai Penjajahan) Bangsa Indonesia telah mengenal pungutan sejenis pajak bahkan sebelum dijajah oleh Bangsa Eropa dan Jepang. Masyarakat telah mengenal upeti yaitu pungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Perbedaannya …

  6. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN … uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan … Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang …

  7. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

    … 15. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan … 15a Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan … pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak.       …

  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

    … Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan … uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan … Pajak tersebut. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang …

  9. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

    PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH … berada di laut maupun di darat. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. … Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian …

  10. Gandeng Polres Enrekang, KP2KP Enrekang Siap Cegah Pungli

    … (Polres) Enrekang yang tergabung dalam Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP), bertempat di ruang aula KP2KP … rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar yang dilakukan oleh Polres Enrekang.  … jasa pelayanan dan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak.  Yulianus Tedang, selaku Kepala Satuan …