Search for pensiun

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-31/PJ./2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

    …     2. penerima pensiun berkala;     … a. bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi … terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri …

  2. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

    … tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali … iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, … dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam …

  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

    … tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali … g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, … penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam …

  4. PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

    … Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri …   (2) Bank atau dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan … kepada pihak lain yang bukan Bank atau kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri …

  5. INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

    … tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali … g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, … penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam …

  6. Transformasi Substansi Hukum Pajak Tahun 2024 melalui Tarif Efektif Pajak Penghasilan

    … Republik Indonesia (P olri) , serta penerima pensiun. Inovasi ini tersirat dalam Peraturan Pemerintah … pengurang penghasilan bruto, seperti biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). …

    sikka_830351166 - 01/03/2024 - 17:02

  7. TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    …   c. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur … setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. …

  8. Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak (Terbaru)

    … 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon … sekaligus  atas  Jaminan  Hari  Tua,  Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon. … 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon …

    sikka_830102917 - 09/27/2024 - 19:55

  9. Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak

    … 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon untuk … 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon. 320 … 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon untuk …

  10. BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

    … 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto … sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.   5. … sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.   6. …