Search for pajak penghasilan

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA

    NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI … DAGANG DI INDONESIA Keputusan Dirjen Pajak KEP-667/PJ./2001 …

  2. NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO BAGI WAJIB PAJAK YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN TETAPI TIDAK MENYELENGGARAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

    NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO BAGI WAJIB PAJAK YANG WAJIB … SEBAGAIMANA MESTINYA Keputusan Dirjen Pajak KEP - 02/PJ.7/1991 …

  3. TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK KRETEK DI DALAM NEGERI

    … TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI … KRETEK DI DALAM NEGERI Keputusan Dirjen Pajak KEP - 43/PJ./1995 …

  4. TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI KERTAS DI DALAM NEGERI

    … TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI KERTAS DI DALAM NEGERI Keputusan Dirjen Pajak KEP-69/PJ./1995 …

  5. PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP PILOT INDONESIA YANG BEKERJA DI MASKAPAI PENERBANGAN ASING DAN PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA ASING

    PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI … DI KAPAL BERBENDERA ASING Keputusan Dirjen Pajak KEP - 34/PJ./2001 …

  6. PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG AKAN BEKERJA Dl LUAR NEGERI DALAM RANGKA PROGRAM PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA

    PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI … TENAGA KERJA INDONESIA Keputusan Dirjen Pajak KEP - 38/PJ./2001 …

  7. TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

    … SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN Keputusan Dirjen Pajak KEP-192/PJ/2002 …

  8. TATA CARA VERIFIKASI LAPANGAN PAJAK PENGHASILAN

    TATA CARA VERIFIKASI LAPANGAN PAJAK PENGHASILAN Keputusan Dirjen Pajak KEP - 10/PJ.11/1993 …

  9. PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN MISI KEAGAMAAN SERTA MISI DAGANG ATAU PAMERAN

    PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI … MISI DAGANG ATAU PAMERAN Keputusan Dirjen Pajak KEP - 413/PJ./2001 …

  10. BUKU PETUNJUK BERKENAAN DENGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, DAN LAIN-LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (SERI PPh PASAL 21-01)

    BUKU PETUNJUK BERKENAAN DENGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, DAN … (SERI PPh PASAL 21-01) Keputusan Dirjen Pajak KEP - 1927/PJ.23/1983 …