Search for Pasal 17 ayat 2

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DI DALAM NEGERI DAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU UNTUK REALISASI YANG MELEBIHI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2008

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9C Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran … b, dan huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang … 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …

  2. PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN

    … Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan … dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … BUT, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 …

  3. PENENTUAN TEMPAT TINGGAL ORANG PRIBADI DAN TEMPAT KEDUDUKAN BADAN

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal …

  4. Syria

    … with the provisions of Article 15. Article 17 ARTISTES AND ATHLETES Notwithstanding … DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada …

  5. Suriah

    … with the provisions of Article 15. Article 17 ARTISTES AND ATHLETES Notwithstanding … DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada …

  6. ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

    … terdapat kekurangan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …

  7. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PREMI PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM UNTUK PERIODE 1 JULI 2005 SAMPAI DENGAN 21 SEPTEMBER 2005

    … Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan …   Pasal 1   … Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari simpanan dan pinjaman yang diterima …

  8. Menakar Putusan Majelis Hakim Pajak atas Tarif Pasal 15 UU PPh

    … pajak penghasilan (PPh). Ketentuan ini sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan.” … atas penghasilan kena pajak terutang adalah Tarif PPh Pasal 17 x 1%. B.      Penghasilan kena …

    sikka_060088112 - 08/09/2024 - 14:55

  9. TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN (SPT MASA PPN)

    … a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 … SPT Masa PPN.     17. Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan … (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):       …

  10. PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam …