Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

    … Tanggal Peraturan 17-12-2012 … Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …

  2. TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1     Dalam … memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak …

  3. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DI DALAM NEGERI DAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU UNTUK REALISASI YANG MELEBIHI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2008

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9C Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran … b, dan huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang … 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …

  4. PERUBARAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 01/PMK.010/2006 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE

    … a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan …

  5. PENENTUAN TEMPAT TINGGAL ORANG PRIBADI DAN TEMPAT KEDUDUKAN BADAN

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal …

  6. Kanwil DJP Jabar II Siap Kejar Penerimaan Tahun 2020

    … Penerimaan Tahun 2020 Bekasi, 17 Februari 2020 - Di tengah perlambatan ekonomi … sebesar 23,57%, PPN Dalam Negeri sebesar 22,22% dan PPh Pasal 21 sebesar 17,68%. Sektor-sektor … Permulaan karena wajib pajak menggunakan mekanisme Pasal 8 ayat (3) UU KUP (mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya …

  7. PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN

    … Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan … dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … BUT, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 …

  8. ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

    … terdapat kekurangan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …

  9. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PREMI PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM UNTUK PERIODE 1 JULI 2005 SAMPAI DENGAN 21 SEPTEMBER 2005

    … Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan …   Pasal 1   … Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari simpanan dan pinjaman yang diterima …

  10. Menakar Putusan Majelis Hakim Pajak atas Tarif Pasal 15 UU PPh

    … pajak penghasilan (PPh). Ketentuan ini sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan.” … atas penghasilan kena pajak terutang adalah Tarif PPh Pasal 17 x 1%. B.      Penghasilan kena …

    sikka_060088112 - 08/09/2024 - 14:55