Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. TATA CARA PERHITUNGAN, PENYEDIAAN PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN DANA APBN YANG KEGIATANNYA DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO)

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …   Pasal 1   … pengajuan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran …

  2. Perlakuan Perpajakan Bendahara Sekolah Swasta vs Sekolah Negeri

    … swasta kewajiban ibu hanya di PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2 saja. Tidak ada kewajiban PPN (Pajak Pertambahan … PPh Pasal 21 ini menggunakan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh, khusus untuk honor kepada bukan pegawai …

    sikka_958632126 - 01/11/2023 - 02:40

  3. TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA

    … 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 …   Pasal 1   … Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : …

  4. BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

    … kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;   …   Pasal 1   … Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menyampaikan Surat kepada …

  5. PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

    … bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 …   17. Dokumen Cukai CK-8 … Golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan untuk satu tingkat lebih rendah …

  6. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU PADA SEKTOR-SEKTOR TERTENTU DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL DAN PEMULIHAN SEKTOR RIIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

    … dimaksud huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang … 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …

  7. PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

    … a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang … 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 …

  8. TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

    … dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4 ) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang … Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia …

  9. Kanwil DJP Jakarta Utara Serahkan Tersangka Faktur Pajak Fiktif

    … Pajak Fiktif Jakarta, 17 Maret 2021 – Penyidik Kantor Wilayah DJP … Wajib pajak diduga melanggar Pasal 39A ayat (1) huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang …

  10. Serba-Serbi TER PPh Pasal 21: Pajak Baru atau Formula Baru?

    … Wednesday, January 24, 2024 - 17:03 Oleh: Ni Luh Putu Karlina … Pemotongan Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 … masa pajak terakhir (Desember) dan Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang masa …

    sikka_817931663 - 01/24/2024 - 17:03