Search for Pasal 17 ayat 2

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-35/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS SELISIH KURANG HARGA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

    …     Pasal I     …   3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga … Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2018   …

  2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.010/2017 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

    … Pajak Penghasilan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …

  3. ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

    … Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …     Pasal 17       …

  4. PP 23, Ambil atau Tidak?

    … PP 46 tidak mengizinkan pengusaha untuk kembali menggunakan Pasal 17 UU PPh. Pedagang eceran barang kebutuhan sehari-hari … menguntungkan dibanding Pasal 17 UU PPh. Dalam pasal 3 ayat (2) ditegaskan bahwa wajib pajak yang telah memilih …

    Anonim (not verified) - 08/02/2018 - 11:26

  5. HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA PERFAMBANGAN, IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS, IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT, IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK, ATAU KONTRAK KARYA DALAM RANGKA KERJA SAMA DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

    … : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang …

  6. PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAN NEGARA

    … dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang …

  7. PENDANAAN KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL

    …   Pasal 1   … Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk dapat menerima KUMK sekurang-kurangnya …   Pasal 17   …

  8. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

    …       Pasal I     … : b. Dasar penerbitan ketetapan adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) UU KUP;     …

  9. PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK, KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 26 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun … Pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan dalam rangka menjalankan … ketetapan pajak yang tidak benar. Pasal 17 Surat permohonan pengurangan atau pembatalan …

  10. PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN

    … a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terhadap impor barang pindahan diberikan …