Search for Pasal 17 ayat 2

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Vietnam

    … Article 15.   ARTICLE 17 Entertainers and Sportsmen … SEBAGAI BERIKUT:   Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG … Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada …

  2. MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

    … c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …

  3. Russia

    … under Article 9 (as modified by paragraph 1 of Article 17 of the MLI), Article 17, Article 18, Article 19, … SEBAGAI BERIKUT:   Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG … pengganti dari, pajak‑pajak yang telah disebutkan pada ayat 3. Pejabat‑pejabat yang berwenang dari kedua Negara …

  4. SISTEM DEALER UTAMA

    …   Pasal 1   … Penunjukan Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan surat Menteri Keuangan. …   Pasal 17   …

  5. Spain

    … State may be taxed in that other State. Article 17 ARTISTES AND ATHLETES … PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … pengganti dari, pajak-pajak yang sebagaimana dimaksud ayat 3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara-negara …

  6. TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

    … a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 … 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 …

  7. Denmark

    … State may be taxed in that other State. Article 17 ARTISTES AND ATHLETES Notwithstanding the … DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK PENGHASILAN Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … tersebut. Jika berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 seorang pribadi menjadi penduduk di kedua Negara …

  8. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

    … NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG … 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: …     17. kereta api dan suku …

  9. PELAKSANAAN KEGIATAN INTELIJEN PERPAJAKAN DAN PENGAMATAN

    … dalam huruf a dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 420 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 …   2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara … Kegiatan Intelijen Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:     …

  10. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK03/2008TENTANG TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

    …       Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan … pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang … perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan yang …