Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Notaris

    … Pemoton­gan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghas­ilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan … Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto … melakukan  pemotongan atas PPh Pasal 4 ayat 2 apabila Konsultan sebagai penyewa den­gan pemilik …

  2. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

    … dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang …

  3. TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (6), Pasal 93A ayat (8) dan Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 …

  4. PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN (VOORUITSLAG)

    … bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 …

  5. KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

    … a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 465 huruf l, huruf m, dan huruf n, dan ketentuan Pasal … Setoran Pajak.     17. Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak … Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit berisi:   …

  6. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

    … : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. … berdasarkan ketentuan umum Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …

  7. Permohonan Layanan Perpajakan WP Firma, Siapa yang Bertanda Tangan?

    … Apa itu Firma? Definisi Firma terdapat pada Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. … 2 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal 17 Tiap-tiap persero kecuali yang tidak … Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a.     …

    Anonim (not verified) - 12/14/2018 - 10:35

  8. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2021 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK, SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI INSTANSI PEMERINTAH

    … ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2021 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI … bahwa sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan Pasal 26, pemotong pajak …     2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 3 diubah, …

  9. TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

    … bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang … PEMBAYARAN KEMBALI PEMBAYARAN PAJAK. Pasal  1 Dalam Peraturan Menteri … Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :   …

  10. TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), dan Pasal 27A Undang-Undang …   3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …