Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

    … a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dalam hal importir atau eksportir tidak …

  2. PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 424/KMK.06/2003 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang … menggunakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dalam hal nilai pasar dari surat utang, surat …

  3. PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK TAHUN PAJAK BERJALAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

    …     Pasal 1     … dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah …     b. 17% (tujuh belas persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak …

  4. PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU

    … a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak dengan Menggunakan …

  5. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

    … Peraturan Pemerintah 17 TAHUN 2009 Tanggal Peraturan … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor …

  6. BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 … mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau …       Pasal 17     (1) …

  7. ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    … Kedudukan dan Tugas   Pasal 1   …   Pasal 17   … Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang …

  8. ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    … Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pasal 1   …   Pasal 17   … Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam ayat (1), KPP Badan dan Orang Asing juga menyelenggarakan …

  9. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

    TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Peraturan Dirjen Pajak … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … dengan Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan …

  10. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-142/PJ./2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR

    … KANTOR.     Pasal I   Beberapa ketentuan …   2. Mengubah Pasal 2 ayat (1) dan menambah 1 (satu) ayat pada Pasal 2, sehingga … telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 17 TAHUN 2000 ;     …