Search for Pasal 17 ayat 2

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

    … 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 …   Pasal 1   … Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari …

  2. KPP Pratama Cilacap Sampaikan Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah

    … sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 17 tahun 2021. SPT Masa bagi instansi pemerintah yaitu SPT Masa PPh pasal 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi Instansi … terdiri dari berbagai jenis pajak yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh …

  3. Bahas Kewajiban Perpajakan, Madya Dua Bandung Lakukan Penyuluhan Luring

    … di Puteri Gunung Hotel, Jl. Raya Tangkuban Parahu No.KM 16-17, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (Rabu, … Susanto sampaikan berbagai kewajiban PPh, seperti PPh pasal 21/26, pasal 22, pasal 23/26, pasal 4 ayat (2), dan pasal 25/29. “Untuk pemotongan …

  4. Desainer

    … Pemoton­gan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghas­ilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan … Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto … melakukan  pemotongan atas PPh Pasal 4 ayat 2 apabila desainer sebagai penyewa den­gan pemilik …

  5. Bendahara Disbudpar Kota Bandung Ikuti Bimtek e-Bupot Unifikasi

    … menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Instansi … pemerintah meliputi beberapa jenis pajak, yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 …

  6. KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021

    … untuk tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …

  7. Rugikan Negara, Tersangka Pidana Perpajakan Diserahkan ke Kajari Blora

    … surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah nomor B-2282/M.3.5/Ft.2/11/2022 tanggal 10 November 2022. AF … pendapatan negara. Perbuatan tersangka tersebut melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang …

  8. DJP Kenalkan e-Bupot Unifikasi ke Bendahara Kecamatan se-Banjarnegara

    … serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti … oleh instansi pemerintah dilakukan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21/26 atau SPT Unifikasi. Berdasarkan PER-17/PJ/2021, … Unifikasi meliputi beberapa jenis pajak yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh …

  9. Imbau Anggota Polri Lapor, KPP Palu Kunjungi Polda Sulteng

    … elektronik bukti potong 1721-A2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Selain itu, Suherman dan Chorras juga … Penghasilan (PPh) Pasal 23, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bukti potong yang …

  10. Live IG, Penyuluh Singaraja Ajak WP Pakai e-Bupot

    … 2021 sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di PER - 17/PJ/2021. Pelaporan SPT Masa melalui E-Bupot saat ini … digunakan untuk SPT Masa PPN Pemungut, SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masal PPh Pasal 21, SPT …