Search for Pasal 17 ayat 2

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Jasa Katering Orang Pribadi, Apakah Objek PPh Pasal 21 atau 23?

    … Monday, July 17, 2017 - 12:10 Oleh:  Andi … yang berbeda dari fiskus. Jasa katering adalah objek PPh pasal apa dan berapa tarifnya? Otak saya mulai bekerja untuk … Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat 6(aj) disebutkan bahwa jasa katering atau tata boga …

    Anonim (not verified) - 07/17/2017 - 12:10

  2. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA

    … 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …   Pasal 1   … pembayaran utang PLN dengan Jaminan Pemerintah pada ayat (1) dilakukan sebagai langkah terakhir (last resort) …

  3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

    … Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …

  4. POJOK PAJAK

    … : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  5. PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, JASA GIRO DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

    … memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 … kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan: …

  6. PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

    … dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  7. PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA SIMPLIFIKASI REGULASI

    … REGULASI.     Pasal 1     a. … Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang … Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;     …

  8. Aspek Perpajakan bagi Tenaga Ahli

    … tersebut disebut dengan penerima penghasilan Bukan Pegawai. Pasal 1 angka (12) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor … Bukan Pegawai berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c ayat 1 PER-16, yaitu : pengacara, akuntan, arsitek, dokter, … kemudian dikenakan tarif pajak progresif berdasarkan pasal 17 UU PPh. Untuk tenaga ahli yang menerima imbalan yang …

    sikka_060116028 - 01/11/2023 - 03:12

  9. Memasuki Desember, Pajak Kutacane Ingatkan Skema Pemotongan PPh 21

    … Ada perbedaan pemotongan PPh Pasal 21 yang diterima karyawan untuk bulan Desember … Pajak atau bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan …

  10. Petugas Dinas Luar Asuransi

    … dalam memasarkan atau menjual suatu produk asuransi. (PER-17/PJ/2015). … Cara Pemotongan. Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan … Indonesia. Tarif Pajak Berdasarkan Pasal 17 ayat [11 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah …