Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Poin-Poin Penting dalam UU HPP

    … harus membayar pajak?” Pertanyaan di atas dijawab oleh Pasal 2 ayat (1) UU HPP, yang menyebutkan bahwa,”Setiap WP yang … tetangga seperti Filipina 12%, Arab Saudi 15%, Korea Utara 17%, Pakistan 17%, India 18%. Tarif tersebut akan dinaikkan …

    sikka_060087350 - 01/11/2023 - 03:12

  2. Dok, Sudah Benarkah Cara Menghitung Pajak Penghasilan Anda ?

    … Bagaimanakah cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dokter? Kebanyakan orang pasti akan menjawab dengan … penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap berdasarkan ayat (1), ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Pasal 10 Peraturan … 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 17/PJ/2015. Kedua, berdasarkan Pasal 6 ayat

    sikka_830203666 - 01/11/2023 - 03:00

  3. PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    … BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1     … Hasil penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib dibuat laporan penilaian dan …       Pasal 17     Keputusan …

  4. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR NABATI DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2010

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang … 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …

  5. Yuk, Intip Pajak Jastip

    … dikenakan tarif PP23 dan personal shopper dikenakan PPh Pasal 25, berikut penjelelasannya: … metode personal shopper , sesuai dengan pasal 2 ayat (3) dan (4) huruf h PP 23 Tahun 2018, maka akan … setahun, berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 penghitungan penghasilan neto menggunakan norma …

    sikka_910222235 - 01/11/2023 - 02:43

  6. PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)

    … dan huruf c diatas, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan …

  7. TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang … SPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Perbendaharaan Negara yang merupakan …

  8. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION

    … UMUM                          Pasal 1     Dalam … Pajak.     17. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak … Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem e-Registration akan memberikan Formulir …

  9. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

    … dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang … : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …

  10. PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)

    … dan huruf c diatas, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan …