Search for Pasal 17 ayat 2

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PENGGUNAAN ANGGARAN YANG DANANYA BERSUMBER DARI SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2008

    … 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …   Pasal 1   … Biaya SNMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam DIPA UNY. …

  2. PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI MELALUI PEMBERI KERJA/BENDAHARAWAN PEMERINTAH

    … Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  3. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

    … b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.011/2008 … huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.011/2008 … 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …

  4. Dari Drakor “Love Next Door”, Yuk Kenali Pajak Arsitek

    … (Eommachinguadeul) ini telah tayang sejak 17 Agustus 2024 lalu. Bae Seok Ryu tumbuh … Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan … untuk besaran tarif PPh Pasal 21, tertera dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …

    sikka_958631768 - 10/01/2024 - 20:54

  5. Produsen Atribut Panen Profit di Masa Kampanye, Bagaimana Pajaknya?

    … atau pajak daerah lainnya? Berdasarkan Pasal 60 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang … bruto dikalikan dengan tarif progresif sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. …

    sikka_830203320 - 01/31/2024 - 12:52

  6. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 527/KMK.03/2003 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    …   Pasal  I   …   17. Pengusaha Angkutan … 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi …

  7. PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA

    … 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 …   Pasal I   … 1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat …

  8. Mengorek Potensi Pajak dari Gelaran MotoGP Mandalika

    … itu timbul dari pajak penghasilan (PPh) dengan sejumlah pasal, serta pajak pertambahan nilai (PPN).  … negeri. Tarif PPh Pasal 21 ini sesuai dengan Tarif Pasal 17 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang … digunakan tersebut. PPh Final Pasal 4 ayat (2) PPh Final Pasal 4 (2) dikenakan …

    sikka_060095907 - 10/01/2024 - 19:54

  9. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.04/2007 TENTANG PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

    … telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 …   Pasal I   … Jasa Kepabeanan diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai …

  10. TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

    … Tanggal Peraturan 17-03-2010 … b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai …