Badan Kebijakan Fiskal gelar kegiatan debriefing kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral di Auditorium Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung. Acara ini dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat yaitu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I Neilmaldrin Noor, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Barat Syaifullah Nasution, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJBN) Sahat M.T.Panggabean, pelaku usaha, perwakilan pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, akademisi, dan mahasiswa Hubungan Internasional dari beberapa universitas di Bandung (Jumat, 20/9).
Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan isu serta hasil kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral yang dilaksanakan oleh Kemenkeu dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sekaligus untuk mensosialisasikan kegiatan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah guna menggali saran dan masukan dari masyarakat, akademisi dan praktisi.
Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral BKF Eko Nugroho Mardi Saputro dalam paparannya menyampaikan bahwa kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Kemenkeu terbatas pada isu ekonomi dan keuangan, yang diselaraskan dengan Nawa Cita yang menjadi program nasional dari Presiden RI, serta dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kemenkeu memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan kerja sama internasional dengan mengedepankan kepentingan domestik dan tidak melupakan urusan global.
Adapun tujuan dari kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral ini, yakni menjaga stabilitas ekonomi regional dan global, meningkatkan pendapatan negara (perpajakan dan kepabeanan), mendukung pengelolaan pembiayaan yang optimal dan prudent, dan mendorong belanja yang produktif dan berkualitas. "Tentunya dengan melaksanakan kerja sama internasional, khususnya bilateral, dapat mendorong peningkatan ekonomi Indonesia, sehingga bisa naik kelas dan keluar dari status middle income trap country. Artinya keadaan ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju," pungkas Eko.
Selain Eko Nugroho, turut hadir sebagai narasumber, Dosen Hubungan Internasional UNPAR A. Irawan J. Hartono, yang memaparkan materi "Kerja sama Bilateral Kementerian Keuangan RI: Agenda Domestik dan Tantangan Eksternal” dan M. Zulfikar Rakhmat, Peneliti INDEF yang menyampaikan “Dinamika Implementasi Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral”.
- 49 views