Sinergikan Data ILAP, KP2KP Bontosunggu Koordinasi dengan Pemda Jeneponto

Dalam rangka meningkatkan akselerasi integrasi dan akurasi data perpajakan, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu melakukan koordinasi strategis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto terkait penguatan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP). Kegiatan koordinasi berlangsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto (Selasa, 17/6).

Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran Bapenda serta Dinas Perdagangan dan Industri (Disperdagin). Kedua belah pihak membahas secara mendalam terkait pemutakhiran dan verifikasi data sektor-sektor potensial yang menjadi fokus ILAP, seperti pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Kepala KP2KP Bontosunggu, Aries Harto Malik, menjelaskan bahwa ILAP merupakan salah satu strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengoptimalkan pemetaan potensi penerimaan pajak berbasis data faktual. “Kami ingin memastikan bahwa data yang digunakan dalam ILAP benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga kebijakan dan pengawasan dapat dilakukan secara tepat sasaran,” ujarnya.

Pihak Pemda, yang diwakili oleh perwakilan Bapenda, menyambut positif inisiatif ini dan menyampaikan dukungan penuh terhadap pertukaran data yang bersifat strategis. “Sinergi ini sangat penting, tidak hanya untuk mendukung penerimaan negara, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” ungkap salah satu perwakilan Bapenda.

Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata kolaborasi antara DJP dan pemerintah daerah dalam mendorong transparansi, efektivitas, dan tata kelola pajak yang lebih baik. Selain itu, koordinasi ini menjadi pijakan awal untuk membangun ekosistem data perpajakan yang kuat, khususnya di Kabupaten Jeneponto.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, KP2KP Bontosunggu dan Pemda Jeneponto berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data perpajakan, guna mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.