Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus pada Maret 2025 telah mencapai Rp48,2 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp18,78 triliun.
Selanjutnya, penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus mendapat kontribusi dari pajak pertambahan nilai (PPN) Rp14,41 triliun, serta pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp30,42 milyar. Sementara, realisasi penerimaan dari PPh Migas mencapai Rp10,11 triliun.
“Penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Khusus ditopang oleh 5 Sektor dominan, diantaranya Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan Aktivitas Keuangan dan Asuransi dan Pengangkutan dan Pergudangan.” jelas Irawan.
Penerimaan Pajak Regional Jakarta
Dalam penyampaian Kinerja APBN Regional DKI Jakarta melalui Konferensi Pers Forum Assets Liabilities Committee (ALCo) Regional Jakarta pada Jumat 2 Mei 2025, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Mei Ling menyampaikan bahwa kinerja APBN sampai dengan Maret 2025 tetap terkendali melalui akselerasi belanja yang tepat sasaran, mendukung kesejahteraan masyarakat dan percepatan proyek strategis nasional.
Penerimaan perpajakan regional DKI Jakarta sampai dengan Maret 2025 mencapai Rp225,91 triliun, menandai adanya pemulihan setelah tren kontraksi pada awal tahun. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Edi Wahyudi, yang menegaskan bahwa momentum pemulihan penerimaan terus dijaga dengan penguatan pengawasan dan kepatuhan perpajakan.
Sementara itu, Sugeng Wahyono mewakili Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta menyampaikan kinerja kepabeanan dan cukai tumbuh positif. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp5,05 triliun (19,26% dari target APBN), tumbuh positif 5,77% (yoy), ditopang oleh akselerasi penerimaan bea masuk.
Di sisi lain, realisasi PNBP di wilayah DKI Jakarta tercatat Rp95,72 triliun (40,50% dari target). Setiawan Suryowidodo dari Kanwil DJKN DKI Jakarta menyatakan bahwa pendapatan ini ditopang oleh PNBP lainnya dan pengelolaan aset negara yang efisien.
Konferensi pers ditutup oleh Mei Ling, yang menegaskan bahwa perekonomian DKI Jakarta tetap resilien di tengah dinamika global. “Kinerja APBN dan APBD menunjukkan sinergi yang kuat. Pendapatan digunakan secara optimal untuk membiayai belanja produktif yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
- 4 views