Kategori FAQ

Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib

Terakhir diupdate pada: 14 Apr 2026

Q: Bagaimana ketentuan bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib agar dapat menjadi pengurang penghasilan dalam SPT Tahunan PPh OP?

A: Zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama selain agama Islam yang diakui di Indonesia dapat menjadi pengurang penghasilan bruto di SPT Tahunan PPh, dengan syarat:

  • Terdapat bukti pembayaran yang sah;
  • Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (tidak melalui pemberi kerja/perusahaan yang sudah diperhitungkan dalam pemotongan PPh Pasal 21)
  • Pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan tidak menyebabkan rugi fiskal;
  • Diterima oleh badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  • Daftar badan atau lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dilihat pada PER-22/PJ/2025;

Agar dianggap sah sebagai dokumen pendukung pengurangan pajak, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tersebut paling sedikit harus memuat informasi berikut:

  • Nomor dan Tanggal Bukti: Nomor unik bukti pembayaran dan tanggal transaksi dilakukan
  • Identitas Pembayar Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib:
    • Nama Lengkap; dan
    • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  • Jumlah Pembayaran: Pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dilakukan dalam bentuk uang atau barang (yang disetarakan dengan uang).
    • Jika berupa uang, nilainya berdasarkan nominal uang yang dibayarkan.
    • Jika berupa barang, nilainya berdasarkan harga pasar saat diserahkan atau harga pokok penjualan (jika barang tersebut produksi sendiri).
  • Identitas Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib:
    • Nama Badan/Lembaga penerima; dan
    • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan/lembaga penerima.
  • Validasi: Tanda tangan petugas badan/lembaga penerima atau validasi pembayaran (misalnya validasi sistem perbankan jika dibayar via transfer yang diakui lembaga tersebut).

Dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi:
Nilai zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib diisikan pada Lampiran 5 Bagian B: Pengurang Penghasilan Neto dengan memilih kode jenis pengurang yang sesuai (Kode 501 untuk Zakat atau 502 untuk Sumbangan Keagamaan).

Salinan bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan tersebut harus dilampirkan atau diunggah sebagai Dokumen Tambahan dalam SPT Tahunan (induk SPT Bagian J).

Jika zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dibayarkan melalui pemberi kerja (potong gaji), bukti pembayarannya dapat tercantum atau diperhitungkan dalam Bukti Potong PPh 21 (Formulir BPA1 atau BPA2). 

Namun, jika Anda membayar sendiri secara langsung kepada badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, Anda wajib menyimpan dan melampirkan bukti pembayaran yang sesuai dengan kriteria di atas agar tidak dikoreksi saat pemeriksaan pajak.

Dasar: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2025 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 (Lampiran G)

Dilihat sebanyak: 298 kali