Tajuk Pajak

Penyerahan Jasa Kena Pajak e-Commerce Di Daerah Pabean Kena PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dibatasi dimana jasa dimanfaatkan tapi dimana jasa diserahkan.

Ditjen Pajak Bentuk Satgas Untuk Kejar Pemain Faktur Pajak Fiktif

Di Indonesia masih banyak sekali pelaku pengemplangan pajak dengan bermodus faktur pajak yang tidak berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya.

Ditjen Pajak Bidik Semua Pemain Faktur Pajak Bodong

Beberapa bulan lalu, Ditjen Pajak bekerjasama dengan Bareskrim Polri kembali meringkus tersangka penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Peredaran Faktur Pajak Bodong Banyak Di Wilayah Jakarta

Sejak 1 Juni 2013, seluruh wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan menggunakan E-Nofa (Elektronik pe-Nomoran faktur pajak) guna mencegah pengemplangan pajak dengan modus penggun

Ditjen Pajak Fokus Tangani Pelaku Bisnis Faktur Pajak Fiktif

Penerbitan faktur pajak bodong masih menjadi modus utama yang digemari oleh para pengusaha nakal untuk mengemplang pajak.

Satgas Penanganan Faktur Efektif Dorong Pengemplang Pajak Bayar Pajak

Banyak modus pengemplangan pajak melalui penerbitan faktur fiktif.

Satgas Penanganan Faktur Membuat Pengemplang Pajak Jera

Modus pengemplangan pajak lewat faktur pajak fiktif akan selalu ada selama masih ada oknum wajib pajak yang berperan penerbit faktur, perantara, dan pengguna faktur pajak fiktif.

Dengan Empat Subtim, Satgas Penanganan Faktur Terus Bidik WP Nakal

Pengemplangan pajak lewat faktur pajak fiktif adalah kasus pidana perpajakan yang kerap terjadi di Indonesia. Kasus tersebut selalu ada setiap tahun.

Tak Perlu Takut Jika Dipanggil Satgas Penanganan Faktur Pajak

Maraknya pengemplangan pajak lewat faktur pajak fiktif telah membuat Ditjen Pajak membentuk Satgas Penanganan Faktur Pajak Yang tidak Berdasarkan Nilai Transaksi Yang Sebenarnya.

Ketua BPK Menyarankan Peningkatan Kapasitas Ditjen Pajak

Gedung DJP di Provinsi Bali

"Selain itu kemungkinan peningkatan kemandirian atau otonomi lembaga DJP yang berada langsung di bawah kendali presiden," ujar Rizal Djalil.